Astaga !!! Oknum Hukum Tua Kebiri Dandes,Warga Desa Werot Menjerit

Minut,Golden News – Maraknya kasus penyalahgunaan dana desa yang melibatkan oknum pejabat pemerintah desa,memang sudah tak asing di dengar.

Banyak pimpinan kepala Desa dan Kelurahan terjerat kasus tersebut dikarenakan tergiur dengan banyaknya nominal anggaran Dana Desa,sehingga  ada keberanian untuk mencuri bahkan melakukan markup besar besaran sebagian besar dana tersebut tanpa ada rasa takut.

Seperti kasus yang terjadi di Sulawesi Utara,lebih tepatnya di Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan,Kabupaten Minahasa Utara.Oknum Kepala Desa/Hukum Tua yang berinisial (FW) alias Fanly,berani melakukan markup besar – besaran tanpa sepengetahuan perangkat maupun lembaga yang ada didesa Werot,bahkan memecat beberapa perangkat desa yang tidak sejalan dengan misinya.

Menurut laporan masyarakat,Dana Desa tahun 2016 di salah gunakan Hukum Tua.Anggaran Dana Desa yang besarnya hampir 800 juta,dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI Tipikor) wilayah Indonesia Timur di Sulawesi Utara saat menerima laporan masyarakat tersebut,langsung turun lapangan tinjau lokasi.

Dari hasil tinjau lapangan,LI Tipikor temui beberapa kejanggalan saat investigasi.Laporan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa dari masyarakat memang benar.

Ketua LI Tipikor DPD Sulut Rusli Marpaung S.Sos melalui koordinator Investigasi Jefran Herodes Dejong mengatakan,sesuai hasil laporan serta bukti bukti dan data yang di dapati,penyalahgunaan dana desa oleh yang dilakukan oknum Hukum Tua Desa Werot akan dibawa ke jalur hukum.

“Dari hasil dilapangan,laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dana desa memang benar adanya.Data data pendukung untuk penyalahgunaan dana desa maupun penyimpangan dan RAB sudah kami kantongi,” cetus Jefran.

Jefran juga mengatakan bahwa pihaknya (LI Tipikor,red) sudah dua kali turun lapangan meninjau lokasi dan apa yang dikeluhkan warga,memang cukup terbukti dan ada beberapa kebijakan Hukum Tua Desa Werot yang menurutnya tidak sesuai prosedur dan tak pantas.

“Ada beberapa kebijakan Hukum Tua yang kami dapati tidak sesuai prosedur dan tak layak dilakukan,contohnya jabatan kepala jaga yang dicopot.Padahal,kepala jaga itu sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai perangkat pemerintah di desa,begitu juga perangkat desa lainnya yang bertanggung jawab terhadap pencairan dan penentuan pekerjaan pengelolaan uang negara,yang berkompeten malah tidak dilibatkan,itu bisa berdampak fatal,” kata Jefran.

Lanjut Jefran,”Bahkan kami mendapati,ada satu pekerjaan dan RAB nya hanya coppy paste dari desa lain”.(Rey)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.