DPRD Manado Terima Aksi Demo Pedagang

Manado – Puluhan pedagang pasar tradisional, kembali mendatangi kantor DPRD Kota Manado, Senin (4/6/18). Kedatangan mereka untuk menyampaikan keberatan terkait adanya kebijakan dari pihak PD Pasar, selaku pengelola pasar tradisional yang ada di Kota Manado.

Pada orasinya, pedagang mengeluhkan soal penarikan iuran satu tahun yang bersifat wajib sehingga hal itu dianggap sangat memberatkan.

Dicontohkan mereka, untuk berjualan barito, perharinya pedagang menyiapkan modal sebesar 200 ribu rupiah. Sehingga dari modal itu, keuntungan pedagang sangat kecil.

“PD Pasar mewajibkan kami membayar iuran untuk 5 tahun kebelakang. Itu sangat memberatkan dan ini pemerasan. Kami sudah mengeluhkan hal ini kepada Dirut PD Pasar, tapi kami hanya diancam,” kata salah satu pedagang dalam orasinya.

Mendengar aspirasi pedagang, wakil ketua Komisi B Pinkan Nuah dan anggotanya Benny Parasan menyambut baik kehadiran para pedagang di kantor DPRD Kota Manado itu.

“Kami sangat menyayangkan sikap Dirut PD Pasar yang terkesan arogan, tidak ramah dan tidak berprikemanusiaan terhadap pedagang. Padahal pedagang merupakan salah satu ujung tombak dalam kemajuan perekonomian Kota Manado,” ujar Pinkan.

Srikandi PDIP yang dikenal getol memperjuangkan aspirasi pedagang itu mengakui bahwa dirinha mengetahui secara pasti bahwa, aksi protes atas kebihakan PD Pasar yang dinakhodai Ferry Keintjem itu sudah dilakukan berkali-kali.

“Demo ini saya tahu sudah ke sembilan kali dilakukan pedagang. Dengan adanya prilaku arogan dan sikap tak ramah oleh seorang Direktur, sebaiknya dilakukan pergantian. Untuk mengambil kebijakan dan penarikan iuran oleh PD Pasar seharusnya disesuaikan dengan kemampuan dari pedagang,” tutur Pinkan.

Sementara itu, Parasan menjelaskan, ada sejumlah regulasi yang mengatur bahwa, perusahaan daerah tidak bisa menarik pajak dan retribusi.

“Perda nomor 1 tahun 2013 didalamnya mengatur penyertaan modal pemerintah kota terhadap pengelolaan pasar tradisional. Dan ada regulasi juga yang tidak membenarkan perusahaan daerah menarik retribusi. Dan sangat tidak benar jika PD Pasar menarik bea sewa yang berlaku mundur sejak tahun 2013 sampai 2018. Ini tidak manusiawi,” ungkap Parasan.

Atas penjelasan politisi Partai Gerindra itu, ia akan mengusulkan kepada pimpinan dewan untuk meminta keterangan secara langsung kepada pihak Direksi PD Pasar Kota Manado.

“Bila ada bukti pembayaran iuran untuk izin tidur silahkan kepada kami. Karena pasar itu tempat berjualan bukan untuk tidur atau beristirahat. Dan harus juga dipahami, peraturan yang ada tidak bisa berlaku surut. Bila kemudian kebijakannya baru dikeluarkan tahun ini, maka pembayaran iuran atau retribusi tidak boleh bersifat mundur, apalagi dihitung sejak tahun 2013. Ini akan kami pertanyakan ke PD Pasar,” ungkap Parasan.

Penjelasan Pinkan dan Parasan disambut apresiasi karena dianggap berpihak kepada pedagang yang juga masyarakat Kota Manado.  (LeKa)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.