Jalin Kerjasama, DPRD Manado dan Kejari Lakukan MoU

Liputann Khusus

MANADO –  DPRD Manado melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado.Penandatanganan itu di Aula Kantor Kejari, Rabu (6/6/2018) itu sebagai bentuk transparansi pengelolaan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Manado.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Manado Maikel Tandirerung dan Kepala Kejari Manado Maryono SH, MH memperlihatkan berkas yang sudah ditandatangani (foto: hms dewan)

 

Sekretaris DPRD (Sekwan) Manado, Michael Tandirerung dan Kepala Kejari Manado, Maryono SH, MH membubuhkan langsung tanda tangan di atas MoU tersebut.

Foto bersama usai penandatangan (foto: hms dewan)

 

“Dengan adanya MoU ini, Kejari Manado mulai tahun anggaran 2018 akan melakukan pendampingan semua kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD Manado. Mereka akan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan di DPRD Manado,” kata Maikel Tandirerung yang turut didampingi Kabag Keuangan Constatine Doaly.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Manado Maikel Tandirerung dalam rapat paripurna DPRD Manado (foto: ist)

Alumnus STPDN Jatinangor ini berharap penandatangan MoU tersebut semakin memaksimalkan kinerja DPRD Manado.“Dengan penandatangan ini pula, semua yang menyangkut masalah hukum di lingkungan DPRD Manado akan ditangani kejaksaan,” ujarnya.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Manado Maikel Tandirerung dan Ketua DPRD Nortje Van Bone dalam satu kegiatan (foto: ist)

Sementara Kepala Kejari Manado Maryono SH, MH menyebut kerjasama itu untuk meningkatkan sinergisitas serta memperlancar koordinasi dan mempercepat penyelesaian masalah.

“Adanya kesepakatan ini, kita khususnya di bidang perdata dapat mendampingi dalam hal melaksanakan fungsi legislagif. Pun dapat memberikan pendapat hukum seperti pembuatan peraturan daerah,” ujarnya.

Trio pimpinan DPRD Manado mengapresiasi penandatangan MoU dengan Kejari (foto: ist)

Ia mengucapkan, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada pihak kejaksaan. “Kerjasama ini, juga lebih kepada peran preventif dalam rangka menyelamatkan kerugian negara, kita juga dapat memberi bantuan hukum atau pertimbangan hukum. Serta dapat menjadi mediator apabila terjadi sengketa antara intansi negara, bisa menjadi penengah, khususnya masalah keperdataan negara,” pungkasnya. (stanley oroh/leka)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.