Pemerintah Ingkar Janji,Puluhan Ormas Adat Minahasa Kecewa,Ada Apa ??

Minut,Golden News – Sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama mengenai hasil pertemuan antara beberapa perwakilan Ormas Adat Minahasa dengan Pemerintah Provinsi Sulut yang digelar beberapa waktu yang lalu,puluhan Ormas Adat kembali mendatangi lokasi tempat pertemuan awal yaitu kantor Balai Sungai PPK Waduk Kawangkoan-Kuwil,Rabu (1/8/2018).

Sempat menunggu kurang lebih hampir 2 jam,kehadiran Pemerintah Provinsi bahkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tidak ada satupun perwakilan yang datang.Padahal sesuai kesepakatan bersama dan dihadapan pihak Balai Sungai, kontraktor pelaksana mega proyek Waduk, Sekretaris Kecamatan Kalawat, dan Kumtua Desa Kawangkoan, dan kurang lebih seratus orang, Asisten Satu Pemprov Sulut, Drs Edison Humiang mengatakan, mengingat waktu tidak memungkinkan lagi, maka pertemuan pembahasan Relokasi Waduk Kawangkoan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018.

Tidak hadirnya Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang terkait dalam permasalahan hancurnya cagar budaya Waruga Kuwil,membuat Ketua Umum LSM Adat MAPATU Stenly Lengkong angkat bicara.

Lengkong mengatakan bahwa dirinya bersama dengan rekan-rekan Ormas Adat Minahasa lainnya mendukung penuh program Pemerintah Sulawesi Utara,tapi jangan bohongi dan merusak kearifan cagar budaya lokal apa lagi dengan sengaja menghancurkan rumah jiwa leluhur Minahasa.

“Jangan rusak situs budaya peninggalan para leluhur yang bernilai tinggi,” cetus Lengkong.

Sempat kecewa,Lengkong menyampaikan bahwa Pemerintah Sulawesi Utara maupun Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara khususnya,sudah ada catatan garis Merah dari ratusan Ormas Adat Minahasa terkait pemindahan Waruga.

“Kami pikir,setelah kesalahan pertama memindahkan Waruga dengan menggunakan alat Excavator sehingga menyebabkan beberapa Waruga hancur,Pemerintah akan sadar diri,tapi ternyata malah menambah luka bagi masyarakat Adat Minahasa dengan mengingkari janji.Ingat,disini sudah ada pengrusakan yang bertentangan dengan Undang-undang perlindungan cagar budaya.Jika Pemerintah memaksakan kehendak,berarti Pemerintah berseberangan dengan kami Masyarakat Adat Tonsea dan juga Masyarakat Adat Minahasa,”tutur Lengkong geram.

Hukum Tua Desa Kawangkoan,Paulus Kodong saat dikonfirmasi melalui via Telepon 081340045*** mengenai pertemuan tersebut,dirinya mengatakan bahwa pertemuan sudah dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada hari Selasa 31 Juli 2018 kemarin.

“Pertemuan sudah digelar kemarin di kantor Gubernur dan semua pihak sudah sepakat bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pemindahan Waruga,”terang Kodong.

Ketika,ditanyakan apakah ada perwakilan dari Ormas Adat yang ikut dalam pertemuan tersebut,Kodong menerangkan bahwa dirinya tidak tahu dan menyuruh untuk coba dikonfirmasi kepada Camat Kalawat Herman Mengko karena beliau yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Camat Kalawat,Herman Mengko ketika dihubungi,mengatakan kalau dirinya sedang mengikuti rapat di kantor DPRD Minut.

Para Ketua Ormas dan Perwakilannya mengecam keras sikap Pemerintah dalam menangani masalah relokasi Waruga Kinaangkoan dan Pinandeian.(Rey)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.