Tuntaskan Penegakkan Hukum dan Segera Pulihkan Pulau Bangka

Manado – Koalisi Save Bangka Island (SBI) bersama Kaka Slank menggelar dialog bersama puluhan awak media di salah satu hotel berbintang di Kota Manado.

Mengambil tema tuntaskan penegakkan hukum dan segera pulihkan Pulau Bangka, SBI dan Kaka Slank membeberkan fakta-fakta terbaru terkait keberadaan perusahaan pertambangan PT MMP di Pulau Bangka.

Dibeberkan Yul, kordinatos SBI bahwa, meski sudah ada putusan hukum Mahkahmah Agung (MA) yang memenangkan warga Pulau Bangka selaku pihak menolak pertambangan biji besi, namun tindaklanjut dari MA.

“Kami menuntut agar pihak terkait segera mengeluarkan alat berat dan pengosongan area tambang di Pulau Bangka. Kami meminta seluruh aktor yang terlibat dalam pertambangan diproses hukum,” kata Yul.

Sementara itu, Kaka Slank yang mengaku sudah 5 tahun terakhir mendampingi warga Pulau Bangka menolak keberadaan tambang menghimbau kepada seluruh pihak untik sama-sama menjaga kelestarian alam di pulau tersebut.

“Ini sebuah tindakan pemerkosaan terhadap pulau kecil di Sulut. Seharusnya hal sebut tidak terjadi. Sangat disayangkan. Sejak 5 tahun lalu saya turut terlibat menyuarakan perjuangan terhadap Pulau Bangka,” imbau Kaka.

Ia pun berharap, pemulihan terhadap Pulau Bangka pasca aktivitas tambang, bukan hanya difokuskan kepada alam yang sudah porak poranda akibat penggalian perusahaan tambang.

“Recovery bukan hanya untuk alamnya tetapi terhadap warganya karena sempat ada pro kontra. Butuh ketegasan dari aparat hukum untuk mengeluarkan alat alat pertambangan. Saya berkeinginan proses ini berjalan maju bukan mundur. Pemprov harus melakukan sesuai dengan pernyataannya menolak pertambangan di pulau bangka. Pemprov harus kasih bukti bahwa mereka mencintai rakyatnya. Gimana kita membangun sebuah daerah jika hatinya (warga) belum bersatu. Harusnya pemerintah menyatukan warga yang sempat terbelah. Kalau alam me-recovery sendiri bila diberi waktu. Kalau manuasianya yang harus di recovery,” tutur Kaka.

Lanjut vokalis grup band papan atas ini, menyatukan pemikiran warga bahwa tidak membutuhkan tambang merupakan hal terpenting.

Ditambahkan Edwar Ganggamu, warga Pulau Bangka sebagai salah satu penggugat PT MMP mengajak pemerintah menegakkan hukum dan menggunakam hati nuraninya dalam penyelesaian konflik pertambangan di pulai itu.

“Bagi pejabat tentunya memiliki iman. Apakah iman mereka tidak tergerak melihat penderitaan kami warga Pulau Bangka. Karena aktivitas perusahaan tidak memiliki kekuatan hukum. Pulau Bangka merupakan milik seluruh warga negara, khususnya kami yang lahir dan besar di pulau itu. Jadi pejabat jangan mempermainkan kami. Memang ada perdamaian antara warga yang pro dan kontra. Karena kami memang bersaudara, tapi perdamaian itu bukan menerima pertambangan. Kalau beralasan keberadaan tambang aipaya kami bisa menyekolahkan anak kami, sejak dahulu juga kami sudah bisa menyekolahkan anak. Bukan nanti ada tambang,” serunya. (LeKa)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.