Awali November, DPRD Manado terima aksi damai warga Paniki Dua

Manado – Masyarakat Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget bersama Komunitas Independen Bersama Azaz Rakyat (Kibar), LSM yang mengadvokasi warga korban penggusuran menggelar aksi damai di kantor DPRD Kota Manado, Kamis (1/11/2018).

Andreas Lasut, Presiden Kibar secara lantang meminta para wakil rakyat ikut memperjuangkan hak masyarakat korban penggusuran.

“Sudah dua bulan warga kobar penggusuran hidupnya terkatung-katung karena ada unsur pembiaran dari para anggota dewan yang merupakan wakil rakyat. Kami meminta para legislator untuk memperjuangkan hak dari warga, menyangkut masyarakat yang digusur dari tanah negara. Saat penggusuran banyak yang jadi korban,” seru Andreas.

Sekjen DPP Kibar, Retno Santoso menyangkan adanya penggusuran kepada masyarakat yang tinggal diatas tanah negara. Kata dia, seharunya tidak perlu penggusuran secara anarkis terjadi.

“Warga seharusnya direlokasi secara baik-baik. Perlu dilakukan pembinaan warga bukannya diusir. Sangat miris ketika pemerintah yang merupakan pengayom masyarakat melakukan tindakan yang tak terpuji. Saya datang jauh dari Jakarta untuk mendapingi warga,” kata Retno.

Herry, alah satu warga korban penggusuran membeberkan ketidak-adilan yang mereka terima dari pemerintah kecamatan dibawah pimpinan Camat Mapanget sebelumnya atas tuduhan menempati tanah negara.

“Kami sudah setahun tidak ada tempat tinggal. Kami hanya terlantar. Kami mencari pembuktian kalau pemerintah punya tanah. Dan ternyata pemerintah tidak ada hak diatas tanah itu. Sehingga kami menuntut ganti rugi terhadap pemerintah. Sebelum digusur kami sering diancam. Kami warga meminta kepada anggota dewan untuk memperjuangkan nasib kami,” ujar warga itu.

Sementara itu, anggota dewan Syarifudin Saafa bersama Nurrasyid Abdulrahman menyambut baik kehadiran para warga Paniki Dua dan LSM Kibar yang datang menyampaikan aspirasi. Bahkan keduanya meminta Camat Mapanget Rein Heydemans bersama lurah Paniki Dua hadir memberikan penjelasan.

“Saya mewakili lembaga menyampaikan permohonan maaf kepada warga bilamana surat permintaan hearing terlambat kami tindaklanjuti. Setelah mendengarkan penjelasan Camat Mapanget, telah disepakati dua hal antara pemerintah dan warga yakni 160 warga yang digusur akan di data kembali dan warga harus menunjukkan identitas diri. Bila kedepannya masih ada yang kurang berkenan, silahkan menyurat kembali kepada kami. Tentu dengan tangan terbuka, kami akan menyambut warga,” pungkas Saafa. (LeKa)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.