Diduga Aniaya Warga, KSBSI Minta TKA di PT Conch Dideportasi

INOBONTO-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut menyayangkan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina di Inobonto, Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut). Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sulut, Jack Andalangi berharap Polres Kotamobagu secepatnya menetapkan tersangka dari kasus ini.

“Kami mendapat informasi jika TKA yang diduga ikut terlibat itu bekerja di PT Conch North Sulawesi Cement pada bidang HRD. Agar tidak menjadi presiden buruk, kami minta kepada Dinas Imigrasi untuk mendeportasi TKA asal Cina tersebut,” kata Jack kepada wartawan di Manado, Selasa (6/11/2018).

Menganggap kasus ini tak biasa, KSBSI Sulut akan melayangkan surat petisi Ke Presiden Jokowi lewat Dewan Eksekutif KSBSI di Jakarta. “Surat petisi segera kami layangkan ke Presiden Jokowi,” Jack menegaskan.

Salah satu anggota Dewan Pengupahan Sulut ini melihat ada yang aneh dari keterlibatan TKA ini dan posisinya di PT Conch. “TKA yang dimaksud sesuai pemberitaan pada beberapa media sebelumnya memiliki jabatan bidang HRD.  Padahal Permenaker melarang TKA menduduki jabatan HRD,” ujarnya.

Tak hanya itu, UU 13 tahun 2013 pada Pasal 46 ayat 1 juga tak memperbolehkan TKA untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan-jabatan tertentu.

“Apakah Dinas Tenaga Kerja tidak mengetahui persoalan jabatan TKA ini?  Bagaimana dokumen-dokumen  TKA tersebut? Padahal PT Conch ini sering dikunjungi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi bahkan pernah melaksanakan kegiatan cukup besar di PT Conch,” ungkap Jack.

KSBSI berharap kepolisian bekerja cepat mengungkap kasus ini dan segera menetapkan tersangka. “Jika teryata melibatkan TKA, KSBSI meminta dengan tegas kepada Institusi Polri demi kewibawaan dan martabat NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, agar segera diproses sesuai sesuai ketentuan UU yang berlaku,” ucapnya.

KSBSI bahkan menginginkan kepolisian merelease kasus ini ke media agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan masalah tersebut. Dengan begitu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri terus meningkat.

“Kami mengingatkan bahwa ini tindak pidana penganiayaan. Hukum harus ditegakkan di Bumi Pertiwi ini,” kata Jack. (ymn)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.