Kawal Laporan Warga, JPKP dan WPITTL Turun Investigasi Kampong Ambong

MINUT, GOLDENNEWS.CO.ID —Dipimpin langsung Ketua Semmy Tuegeh dan Wakil Ketua Abdul Latief Manaf, Sekretaris Samuel Tooy, anggota Humas JPKP Meikel Winowatan yang juga merupakan Wakil Ketua LSM Waraney Puser In’Tana Toar – Lumimuut DPD Minut, dan 4 personil lainnya, turun ke Desa Kampung Ambong (Ambon), memenuhi keluhan masyarakat terkait dugaan ketidak beresan realisasi ‘Dana Desa’.

Dua lembaga berbeda latar belakang yang baru beberapa hari lalu disahkan ini berkolaborasi dengan satu tujuan, yaitu lakukan sosial kontrol terhadap kinerja Aparatur Negara.

“Ini adalah peran sesungguhnya dari JPKP, yakni mengawal semua dana bantuan pemerintah, agar bukan hanya isapan jempol belaka,” tutur Ketua JPKP Minut, Semmy Tuegeh, melalui Sekretaris Samuel Tooy, Selasa (12/2/19) pukul 10.45.

Tujuan JPKP DPD Minut ke Kampung Ambon juga adalah untuk mengecek pengurusan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang kurang jelas seperti apa, serta menindak lanjuti laporan masyarakat bahwa hukum tua tidak lagi kerja sesuai tupoksinya.

Tim juga sempat lakukan pemantauan beberapa item pekerjaan proyek seperti pembangunan jalan paving dan bangunan kantor dari Dana BumDes.

Menurut Wakil Ketua JPKP DPD Minut, Abdul Latief Manaf SH, sekdes Sarifudin Tahir menolak menandatangani surat pembuatan SKTM warga dalam laporan mereka.

“Dalam laporan warga dikatakan, semua dana yang ada di desa juga kebanyakan tidak jelas di kemanakan semua proyek di kerjakan oleh Hukum Tua. Itu keluhan warga melalui narasumber Pdt Hein Enok STh,” Tutur Latief.

Apa bisa BumDes dikuasai penuh Kumtua untuk buat bangunan ini?

Lanjut alumnus Fakultas Hukum Unsrat ini, menurut Pdt Enok semua kebijakan hukum tua hanya menguntungkan diri sendiri.

“Masyarakat mengaku sudah melaporkan ke BPD Kampung Ambong, Kecamatan Likupang, bahkan Polres Minut juga Kejari Minut, namun sampai hari ini, semua laporan bagaikan membeku seperti es batu,” sindir Abdul Latief.

Dari kantor Desa Kampung Ambong ,Tim JPKP menuju ke kantor camat, disambut Camat Likupang Timur, Donny Rondonuwu.

Menanggapi pertanyaan JPKP tentang laporan warga Desa Kampung Ambong terkait kinerja hukumtuanya, pihaknya tinggal menunggu keputusan dari Dinas Sosial Minut saja.

“Jika sudah ada surat dari dinas saya siap meng-eksekusi hukum tua. Ibu Bupati Minut juga tidak suka membela anak buahnya yang bermasalah, terutama tidak berpihak kepada rakyatnya,” tegas Camat Liktim,disaksikan oleh istri hukum tua, Marlina Durubatu yang juga bertindak sebagai “PELAPOR” kinerja suaminya.

Ketua JPKP Minut, Semmy Tuegeh menegaskan, pihaknya sudah merangkak dari polres dan kejaksaan, barulah turun ke desa terkait dan kecamatan. Ia akan mengawal kasus ini sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,

“Selain datang untuk silahturahmi dengan Pak Camat Liktim, kita juga sambil memperkenalkan ruang gerak JPKP DPD Minut, dengan mengawal laporan masyarakat Kampung Ambong, bahwa hukum tua mereka sudah melakukan banyak kesalahan. Kami berharap Pak Camat berada di pihak rakyat, sebab kami tau Pak Camat tak mau membela anak buah yang salah,” tandas Tuegeh.

Sementara Meikel Winowatan Wakil Ketua DPD LSM Waraney Puser In Tana (WPITTL) Minut menegaskan, pihaknya bersama JPKP DPD Minut tidak main-main mengawal hak rakyat, uang negara yang dikelolah pemerintah dari desa sampai ke Kabupaten.

“Saya dan kumtua saling kenal. Saya sudah pernah menegur dia, tapi apalah arti teguran bagi mereka yang punya jabatan,” tukas Meikel.

Kita lihat saja nanti sampai dimana dan se serius apa aparat polres dan kejaksaan terhadap laporan warga.

“Yang pasti kami dan JPKP akan berkolaborasi mengawal laporan itu. Kalau ternyata laporan itu tidak jalan, kami akan berkordinasi dengan Dewan Pengurus Besar (DPB) LSM WITTL, agar menindak lankuti ke Polda atau Kejati Sulut, agar masyarakat tidak menilai miring tentang mereka,” tukas Winowatan

(**/FDS)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.