Ini Pernyataan Tim Pemenangan Terkait Bendera HTI di Kampanye Terbuka Prabowo

MANADO, Goldennews – Terkait isu beredarnya bendera salah satu ormas yang dilarang Pemerintah Indonesia (Bendera HTI) dalam kampanye terbuka calon Presiden 02 di lapangan Ketang Baru, Minggu (24/3/2019) kemarin, membuat Tim pemenangan Prabowo-Sandi Sulawesi Utara angkat bicara.

Dalam konferensi pers yang digelar di salah satu rumah kopi di kawasan Sario Kota Manado, didampingi Ketua DPD Gerindra Sulut Wenny Lumentut dan Ketua DPD PAN Kota Manado Boby Daud, Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Sulawesi Utara Ayub Ali Albugis dengan tegas menuding isu tersebut.

“Kami partai koalisi tidak pernah untuk mengundang organisasi-organisasi yang terlarang, yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM sebagai organisasi yang dikatakan apakah itu radikal ataukah terlarang untuk selamanya, kami 02 tidak pernah mengundang organisasi-organisasi yang tidak ada hubungannya dalam rangka untuk koalisi ini,” tukas Albugis.

Tetapi kalau ada pun itu hadir kata Sekretaris DPW PAN Sulut ini, tim pemenangan Prabowo-Sandi Sulawesi Utara tidak bertanggung jawab atas kehadiran ormas tersebut.

“Yang jelas, dari PAN, PKS, Demokrat, Gerindra dan Berkarya, tidak pernah menginstruksikan mengundang organisasi-organisasi yang terlarang di negara yang kita cintai yaitu NKRI. Apa lagi Prabowo-Sandi. Yang jelas pak Prabowo adalah anti radikalisme. Maka beliau merupakan orang yang akan duduk di depan dalam rangka untuk melawan radikalisme,” imbuhnya.

Albugis berharap, dengan adanya klarifikasi ini, media dapat mengeksposkan berita ini secara terbuka agar tidak ada fitnah, hoax, dan tidak ada omongan dari mulut kemulut.

“Kami sebagai penggung jawab sekretaris pemenangan Prabowo-Sandi menyampaikan sekali lagi tidak ada salah satu partai berkoalisi untuk mengundang baik perorangan maupun organisasinya dalam bentuk surat menyurat tidak pernah, dalam bentuk omongan tidak pernah, maupun dalam bentuk undangan lainnya. Kalau toh pun itu ada undangan yang sifatnya WA grup, itu adalah undangan secara umum, kepada partai dan kepada simpatisan 02,” harapnya.

Sampai sekarang ini, lanjut Albugis,”Kami belum pernah dihubungi pihak kepolisian, bahwa diagenda itu ada kecolongan atau kebobolan. Kalau pun toh ada kecolongan, biasanya pihak kepolisian yang lebih dahulu bertindak dari pada kita. Karena itu wilayah areanya pihak keamanan, bukan wilayah partai atau bukan wilayah 02 punya kewenangan. Karwna negara kita punya kepolisian yang berhak menindaklanjuti kalau ada hal-hal yang dicurigai atau hal-hal yang dilarang, maka pihak kepolisian yang lebih dahulu menjadi garda terdepan,”terangnya. (RK)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.