DPRD Manado setujui penyampaian Walikota terkait RAPBD-P 2019

Royke Anter mewakili Fraksi Demokrat membacakan pendapat fraksi atas penyampaian walikota

 

Manado – Lembaga DPRD Kota Manado menggelar sidang paripurna mendengarkan penyampaian nota pengantar keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2019 dari Wali Kota Manado, dilanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan pemerintah, Selasa(30/7/19).

“Rapat paripurna yang dilaksanakan ini untuk mendenggarkan penjelasan Walikota atas nota pengantar APBD-P Tahun 2019. Dan dilanjutkan mendengarkan pendapat dari masing-masing fraksi atas penyampaian walikota,” kata Noortje Van Bone, usai paripurna.

Ditambahkannya, berdasarkan pandangan fraksi-fraksi, mereka secara keseluruhan menerima dan menyetujui untuk selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dari masing-masing fraksi, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Kami pun berharap agar catatan-catatan itu mendapatkan perhatian pemerintah,” ungkap Noortje.

Sebelumnya, disela-sela sidang paripurna, Walikota Manado Vicky Lumentut, dalam penyampaian nota pengantar RAPBD-P menjelaskan, RAPBD-P 2019 mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi pendapatan pengeluaran maupun pembiayaan.

“Perubahan APBD 2019 disesuaikan dengan sisa lebih perhitungan anggaran atau SilLPA 2018 lalu kemudian dengan pendapatan daerah yang ditargetkan mengalami kenaikan dari induk,” terang Lumentut.

Untuk diketahui, pada RAPBD-P dari sisi pendapatan mengalami perubahan karena di APBD 2019 induk sebelumnya ditargetkan sebesar Rp1.577.753.867700, naik Rp33.148.888.380 atau 2,10 persen, menjadi Rp1.620.902.746.080, yang terdiri atas pendapatan asli daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, untuk belanja daerah, pada APBD induk dianggarkan, Rp1.828.452.070.200, mengalami kenaikan sebesar Rp184.435.195.144 atau 10,09 persen, menjadi Rp2.012.887.265.344.

Untuk belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di mana untuk belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp773.241.547.950 naik Rp5.475.790.357 atau sebesar 0,71 persen menjadi Rp778.717.338.307.

Belanja langsung yang sebelumnya dianggarkan Rp1.055.210.522.250, naik sebesar Rp178.959.404.787, atau sebesar 16,96 persen menjadi Rp1.234.169.927.037.

Kemudian pada pembiayaan daerah yang sebelumnya diestimasi sebesar Rp255 miliar naik Rp156.435.418.344 atau naik 61,35 persen, menjadi Rp411.435.418.344 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.301.787 500 naik Rp5.149.111.580 atau 119,70 persen menjadi Rp9.450.899.080. (leka)

Author: Leriando Kambey

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *