Ketum WPITTL Dukung Langkah Bijak Hukum Tua Tumaluntung Ifonda Nusah

MANADO, Goldennews – Lembaga Swadaya Masyarakat Waraney Puser In’Tana Toar Lumimuut (WPITTL) mendukung langkah bijak dari Hukum Tua Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Ifonda Nusah terkait larangan pembangunan rumah ibadah tanpa ijin.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum WPITTL John F. S Pandeirot di Markas Besar (Mabes) DPB WPITTL Pusat, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, setiap warga negara tanpa memandang suatu agama apapun, dilarang mendirikan rumah ibadah tanpa ijin dari pemerintah terkait.

“Tentulah harus melewati prosedur, serta kajian yang benar, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan,” ungkap Pandeirot.

Dirinya (Pandeirot, red) menegaskan bahwa sikap WPITTL adalah mendukung pemerintah dalam menjalankan ketentuan sesuai undang-undang yang berlaku dalam hal mendirikan rumah ibadah.

“WPITTL mendukung pemerintah dan kepolisian apabila ada upaya dari kelompok tertentu yang membangun rumah ibadah tanpa melengkapi administrasi dalam ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang yang berlaku di NKRI,” tegas Pandeirot.

Ketum WPITTL ini berharap serta mengajak seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan kepolisian agar dapat berperan aktif dalam mengawal ketentuan pembangunan rumah ibadah.

“Dan apabila ada oknum atau kelompok tertentu yang melakukan tindakan provokatif diluar ketentuan yang berlaku, maka akan berhadapan dengan WPITTL,” tandasnya.

Sebelumnya, diketahui bersama bahwa telah beredar video penyegelan Musholla di Perumahan Agape Griya yang dilakukan oleh oknum Hukum Tua Desa Tumaluntung yang viral di sosial media.

Menurut informasi yang dirangkum, video tersebut hanyalah kesalahpahaman. Penyegelan yang dilakukan, bukanlah Musholla melainkan balai pertemuan Al Hidayah yang saat ini sudah diambil alih pemerintah setempat sampai pengurus balai dapat melengkapi aturan yang ditetapkan.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah setempat bersama dengan pihak Kepolisian, Lembaga Adat Desa, BKSAUA, BPD, LSM serta Majelis Ta’lim Agape Griya telah melakukan musyawarah bersama dan sudah membuat kesepakatan untuk tidak melaksanakan kegiatan apapun dalam balai pertemuan tersebut, sebelum semua persyaratan terpenuhi. (Ein)

Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *