Mafia Tanah Diduga Menyerobot Lahan Petani Desa Sea yang Digarap Selama Puluhan Tahun

Minahasa, Goldennews – Penyerobotan tanah milik petani Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa yang diduga dilakukan oleh pria berinisial FB alias Frans warga Malalayang Kota Manado, menuai protes keras dari warga.

Pasalnya, lahan yang digarap petani selama puluhan tahun ini, merupakan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Gunung Batu Sea seluas 12 hektar, telah ditarik sebagai tanah negara dan diserahkan ke petani, dengan seenaknya diserobot oleh lelaki Frans.

Merasa resah dengan ulah dari Frans, para petani pun mendatangi kantor Hukum Tua Desa Sea sembari membawa berkas penyerahan lahan sesuai surat Direktorar Agraria No 591.5/AGR/1369 tertanggal 7 Oktober 1986.

Adapun pokok dalam surat tersebut yakni mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1986 Nomor SK.341/DJA/1986 dimana menjelaskan jika tanah negara sebagai objek redistribusi dalam rangka pelaksanaan landfrom di Kabupaten Minahasa memberikan hak milik kepada para petani penggarap.

Charles Salu, salah satu petani penggarap lahan mengungkapkan bahwa, pihak Frans tidak memiliki surat yang jelas mengenai kepemilikan tanah tersebut.

“Mereka tidak memiliki surat yang jelas soal kepemilikan lahan. Kami sebagai petani penggarap sangat tidak senang dengan tindakan oknum penyerobot ini. Mereka dengan leluasa akan ambil alih tanpa membaca dan memahani surat Direktorat Agraria dan SK Kemendagri,” ungkap Charles kepada awak media, Selasa (14/1/2020).

Hal senada dilontarkan Anna Ratag Najoan yang juga merupakan petani penggarap lahan. Ia mengaku sudah mengalami kerugian cukup besar, karena semua pohon pisang di lahannya diduga sudah ditebang oleh orang suruhan dari Frans.

“Padahal hasil pisang itu untuk dijual sebagai biaya sekolah anak saya. Tapi semuanya sudah dipotong mereka,” kata Anna.

Bukan hanya Charles dan Anna, petani penggarap lainnya, Alex Mea pun ikut mempertanyakan keterlibatan anggota BPD Sea yang ikut terlibat dalam pemotongan kayu di milik lahan petani.

Bahkan, Alex menuding jika pemerintah sudah terlibat dengan pelaku penyerobot tanah.

“Harusnya BPD berpihak ke masyarakat. Kalau dari aparat pemerintah desa sudah tahu keterlibatan ini, kenapa tidak ada tindakan. Bisa saja sudah ada dugaan ikut terlibat,” tukas Alex seraya menambahkan jika dirinya sudah mendiami lahan tersebut sejak tahun 1967.

Sementara itu, Kumtua Sea, James Sangian saat dikonfirmasikan membenarkan adanya aksi penyerobotan tanah tersebut. Untuk itu dirinya menerangkan bahwa, sikap yang diambil oleh oknum penyerobot itu telah melanggar hukum.

“Ini sudah gunakan hukum rimba. Jika memang tanah itu milik mereka (penyerobot,red), silahkan laporkan secara perdata di pengadilan,” terangnya.

Diakui Hukum Tua, pihak penyerobot tanah tidak pernah melakukan pembicaraan soal pengalihan status tanah itu dengan pemerintah desa.

Hukum Tua menyebutkan, yang berhak atas tanah itu adalah petani penggarap. Karena, oknum yang bersangkutan tidak memiliki bukti sah akan status tanah tersebut.

“Mereka (penyerobot,red) tidak punya hak untuk memotong dan mengambil alih tanah tersebut karena tidak ada bukti jelas,” sebutnya.

Dihadapan petani penggarap, Kumtua pun mengajak agar esok Rabu 15 Januari 2020, siap memfasilitasi pertemuan antara petani dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa. Tujuannya untuk mempertanyakan keabsahan lahan tersebut mengingat sebagian besar petani sudah memiliki sertifikat tanah yang sah dari BPN. (**/Ein)

Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *