Terkait Pejabat Non Job, Legislator Sulut Desak BKD Provinsi Lakukan Pengawasan Intensif

MANADO, Goldennews – Dalam birokrasi pemerintahan, banyak pejabat-pejabat berprestasi sering tidak mendapatkan jabatan alias non job. Hal tersebut kerap terjadi di beberapa daerah di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara sendiri.

Menanggapi akan hal itu, anggota Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh mengatakan bahwa, dirinya pernah mengangkat persoalan tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara.

“Waktu RDP dengan BKD (Provinsi Sulut), saya pernah angkat masalah itu. Kemudian juga, ada beberapa yang mau pindah ke provinsi, tetapi mereka terkendala. Sebab ketentuannya, kalau pidah ke provinsi, harus ada persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau kepala daerah masing-masing. Kepala daerah tidak mau kasih, sehingga mereka tergantung,” kata politisi PDIP ini saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (10/2/2020).

Diungkapkan Kaloh, padahal sebenarnya kalau di manajeman administrasi kepegawaian saat ini, tidak boleh ada non job itu.

“Kecuali itu ada sesuatu yang memang dia harus dinonjobkan. Tapi, kalau karena hanya alasan politik, harusnya tidak boleh sembarang. Sekarang kan ada analisa kepegawaian, Analisa Jabatan (Anjab). Karena itu, saya pernah katakan, coba kepegawaian buat regulasi di tingkat provinsi. Kan, kepegawaian ini tidak otonom dia di daerah masing-masing. Dia, harus tetap digaris pusat. Makanya, ada Menpan, birokrasi reformasi, BKN, jadi aturannya jelas,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Kaloh, peran BKD Provinsi Sulawesi Utara harusnya menaungi kepegawaian yang ada di kabupaten/kota.

“Makanya saya pernah sampaikan, coba buat regulasi yang dari provinsi, dia turun ke bawah. Dengan regulasi itu, maka dia boleh melakukan pengawasan kepada daerah-daerah yang nanti kemudian semena-mena, karena jabatannya, seenak-enaknya. Padahal ini pejabat karir. Mereka berkarir dari bawah. Tidak boleh sembarangan bikin non job dan lain-lain,” ujarnya.

Menurutnya (Kaloh, red), Kepala Badan (Kaban) BKD di kabupaten/kota sudah mengetehui persoalan tersebut. Akan tetapi, karena ada desakan dari kepala daerah.

“Kalau saya lihat, di kabupaten/kota itu masih soal like and dislike (suka/tidak suka). Apalagi kalau misalnya berebeda garis, partai, berbeda warna kepala daerah dan wakil, itu harusnya tidak boleh. Menurut saya itu tidak boleh. Tapi memang, siapa yang harus bertanggung jawab di situ, salah satunya adalah BKD Provinsi Sulawesi Utara,” tukasnya.

Dia pun mendesak BKD Provinsi Sulawesi Utara untuk turun ke bawah lagi, melakukan pengawasan intensif, agar tidak ada lagi tindakan semena-mena seperti itu.

“Dan kalau perlu, diberikan sangsi kepala daerahnya. Kan ada, naik lebih tinggi lagi ada Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara). Jadi, memang perlu proses untuk penertiban,” tandasnya. (Ein)

Author: Rein Kaminang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *