Rapid Test Di Lakukan Untuk Peserta Sebelum Rapat RDP Dimulai

Minut – Goldennews.co.id – Gugus Tugas Covid-19 melalui Dinas Kesehatan (Dinkes)Minahasa Utara(Minut)Untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 melakukan pemeriksaan melalui Rapid Test. Dimana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP)tentang penanganan Covid-19 dan pembayaran perangkat desa diruang Sidang DPRD Minut.Sama halnya yang dilaksanakan pada Senin (27/7/2020).

Rapid Test dilakukan untuk semua peserta rapat sebelum masuk ruangan pertemuan. Namun Rapid Test ini tidak menjadi kewajiban dan itu terlihat sebagian peserta masih enggan melakukan tes serta masih bisa ikut rapat. Dalam rapat ini melibatkan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para organisasi masyarakat (Ormas) serta melibatkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Minut.

Dr. Alain Beyah selaku Kepala Dinas Kesehatan(Dinkes)Minut,saat dikonfirmasikan mengatakan jika Rapid Test ini merupakan screining atau pemeriksaan awal untuk mengetahui peserta yang reaktif atau non reaktif.

“Kalau reaktif, nanti akan dijadwalkan pemeriksaan Swab Test. Tapi pemeriksaan ini tidak ada unsur pemaksaan sebelum masuk rapat,” ungkap Beyah.

Lain halnya dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Minut, Piet Luntungan yang menolak jika dalam kegiatan RDP harus ada Rapid Test. Sebab, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini, pemeriksaan Rapid Test tidak lagi diberlakukan. Menurutnya, Rapid Test Covid-19 hanya dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus seperti pada pelaku perjalanan. “Presiden dan Menkes sudah nyatakan Rapid Test tidak perlu lagi, kenapa rapat ini harus pakai tes segala rapat saja tanpa harus Rapid Test.”Ucapnya

Sementara itu, dalam RDP Ketua DPRD Minut Denny Lolong mengatakan jika pihak legislatif selalu membantu eksekutif dalam mengawasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Minut. Bahkan, penanganan di RSUD Walanda Maramis pun ikut diawasi olej wakil rakyat ini. “Pengawasan oleh legislator melalui Dapil masing-masing dan pengawasan lapangan dengan turun ke RSUD Walanda Maramis.” Tutupnya

Author: Admin GN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *