Tekan Jumlah Penyebaran Covid-19, RDP Digelar Bersama Ormas Di DPRD Minut

Minut – Goldennews.co.id – Menjadi Tanggung jawab bersama antara pihak eksekutif,legislatif,Satuan Tugas(Satgas)Penanganan Covid-19 Minahasa Utara(Minut)dan seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah,Untuk memaksimalkan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Minut.

Maka daripada itu,DPRD Minut atas gagasan tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat (Ormas) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar di ruang sidang DPRD Minut.Guna untuk menekan jumlah kasus penyakit mematikan tersebut pada Senin(27/7/2020).

Rapat ini langsung Denny Lolong Selaku Ketua DPRD Minut didampingi Wakil DPRD Minut Olivia Mantiri langsung memimpin Rapat RDP tersebut dan dihadiri oleh Kajari Minut Fanny Widyaastuti SH MH, Kepala Pengadilan Negeri Mohammad Sholeh SH MH dan beberapa kepala SKPD hingga Hukum Tua (Kumtua) se-Minut. Rapat pun tanpa dihadiri oleh Bupati Minut DR Vonnie A Panambunan STh (VAP) karena berhalangan sakit.

“Pembahasan Dalam RDP tentang penanganan Covid dan pembayaran perangkat desa serta sejumlah masalah tentang pandemi Covid -19.Baik itu berupa anggaran, penanganan, jumlah status positif hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).”

Piet Luntungan sebagai salah satu tokoh masyarakat minut yg mendapatkan kesempatan yang pertama yang meminta agar penanganan corona ini bisa efektif. Sebab, Kabupaten Minut pernah mendapat predikat zona merah. “Kiranya aspirasi yang kami sampaikan ini bisa ditindaklanjuti karena penyakit ini jangan dianggap enteng. Pemerintah desa juga diminta agar ikut membantu mensosialisasikan penanganan ini ke masyarakat,” ucapnya

Hal senada juga dikatakan oleh tokoh masyarakat lainnya, Lidia Katuuk yang ikut mempertanyakan soal jumlah pasien positif yang harus ter-up date setiap hari. Sebab menurut penilaiannya, pihak Satgas Penanganan Covid-19 Minut tidak terlalu transparan menyampaikan kepada masyarakat umum. “Koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi harus ada agar Minut yang jumlah penderita Covid-19 bisa diketahui secara jelas,” Tutur Lidia

Lain halnya dengan William Luntungan sebagai Ketua LSM Gerakan Bela Rakyat(GEBRAK)Minut yang meminta agar penyaluran BLT dan BST harus direvisi kembali. Sebab, diduga 30% penerima bantuan tersebut sudah tidak tepat sasaran. “Banyak penerima kalau diperhatikan ada kendaraan atau sudah tidak layak lagi menerima. Jadi harus direvisi kembali nama-nama penerima,” tambah Will

Dalam rapat tersebut, maka dikeluarkan rekomendasi dari DPRD yang dibacakan oleh Ketua DPRD Minut, Denny Lolong. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah meminta Satgas Penanganan Covid-19 harus menginformasikan ke masyarakat terkait penanganan, kemudian soal pergeseran anggatan yang telah direalisasikan oleh Satgas Covid-19, meminta penghasilan perangkat desa yang belum menerima harus dibayarkan, usulan yang masuk dari tokoh masyarakat dan Ormas akan disampaikan ke pihak eksekutif serta DPRD Minut akan berkoordinasi dengan eksekutif terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil terkait new normal.(Lan)

Author: Admin GN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *