DPRD Sulut Seriusi Polemik UKT PPDS Unsrat Yang Belum Tuntas

MANADO, Goldennews – Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan mahasiswa program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Unsrat Manado terkait polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang belum tuntas.

Bertempat di ruang rapat paripurna, RDP dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Fransiscus Silangen, Koordinator Billy Lombok, serta personel Komisi IV lainnya yakni Melky Jakhin Pangemanan, Richard Sualang, Yusra Alhabsyi dan Melisa Gerungan. Turut hadir di dalamnya pihak mahasiswa PPDS dan Rektor Unsrat Prof. Dr. Ellen Kumaat.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menyampaikan bahwa masalah ini harus menjadi ikhtiar bersama di kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Sebagai Komisi 4 yang berhubungan dengan bidang pendidikan, kita memfasilitasi aspirasi yang masuk ini sebagai upaya bersama mencari solusi masalah ini. Kami berpikir ketika sebagai Komisi 4, aspirasi ini sangat rasional di tengah pandemi,” terang MJP.

Dia (MJP, red) menjelaskan, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan di internal dan tidak perlu keluar. Nantinya publik akan menilai tentang pendidikan di daerah Sulut. Hanya saja masalah ini sudah sampai ke DPRD Sulut, berarti persoalannya belum tuntas.

“Bagaimana tanggung jawab moril kita di tengah kondisi pandemi ini. Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan sederhana. Makanya kita minta ke PPDS untuk memasukan data yang sebenar-benarnya,” ungkap MJP yang juga politisi PSI Sulut.

Menanggapi penyampaian MJP, Rektor Unsrat Prof. Dr. Ellen Kumaat pun menyampaikan soal upaya mereka untuk membantu para mahasiswa untuk kuliah. Menurutnya, Unsrat sudah melakukan beberapa langkah terkait pembayaran UKT.

“Dan hal ini kami lakukan sesuai dengan Permendikbud (Peraturan Menteri Pndidikan dan Kebudayaan) Nomor 5 tahun 2020. Penyesuaian UKT itu termasuk, adanya pembebasan atau penghapusan UKT, pengurangan UKT dan pencicilan UKT. Total mahasiswa yang sudah kami lakukan ke strata 1 adalah 4.018 mahasiswa. Yang bebas UKT 50 persen ialah yang kontrak mata kuliah lebih kecil, sisa 6 SKS sebanyak 1.970 mahasiswa. Dan bebas UKT 289 mahasiswa,” tutur Kumaat.

“Program Indonesia pintar juga ada bantuan beasiswa mahasiswa yang sudah kami bantu. Jadi total sudah 15 ribu lebih. Dari total 53 ribu mahasiswa Unsrat berarti itu sudah 70 persen mahasiswa yang kita bantu,” sambungnya.

Kumaat mengungkapkan, kondisi persoalan PPDS pihaknya sangat prihatin dan beberapa kali secara internal telah berkomunikasi dengan dekan. Hanya saja mereka terkendala regulasi.

“Peremendikbud 25 tahun 2020 itu berlaku untuk program diploma, program sarjana, tidak tercantum untuk S2 dan S3 maupun PPDS. Kami lakukan rapat dan hanya bisa dengan kebijakan melakukan penundaan pembayaran serta memberikan kebijakan pencicilan. Hanya itu yang kami bisa lakukan tapi kalau untuk pengurangan kami butuh regulasi,” ungkapnya.

Sementara itu, dari hasil rapat dengar pendapat tersebut, Komisi 4 DPRD Sulut memberikan rekomendasi yang dibacakan Ketua Komisi IV, Braien Woworuntu.

“Komisi IV meminta Rektor Unsrat menyurati Kementerian Pendidikan untuk keringanan UKT di masa pandemi Covid-19. Komisi IV meminta Rektor Unsrat menetapkan standar minimum UKT sesuai perundang-undangan. Dan Komisi IV merekomendasikan ke pimpinan DPRD ikut menyurati Kementerian Pendidikan RI terkait masalah ini,” kata Woworuntu.

Author: Rein Kaminang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *