Butuh Regulasi, APRI Sulut Minta Pemerintah Perhatikan Penambang Rakyat

MANADO, Goldennews – Kehidupan masyarakat penambang seakan dilupakan di negeri ini. Ketika negara sedang resesi, dalam catatan sejarah, fakta membuktikan bahwa yang bisa bertahan hanya penambang rakyat, khususnya penambang emas.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Sulawesi Utara Ir. Jems Tuuk mengungkapkan, para penambang emas digaruk, ditangkap dan dipenjarakan di atas tanah yang menjadi warisan dari nenek moyang mereka.

“Beda kalau tanah itu sudah dibeli oleh pihak perusahaan. Ini, belum dibeli, mereka (penambang) juga tidak tahu kalau tanah ini masuk dalam wilayah konversi, mereka bekerja untuk cari makan, hanya untuk satu dua gram, justru mereka ditangkap. Maka, kejadian-kejadian seperti ini terjadi di hampir semua wilayah yang ada di Sulawesi Utara,” ungkap Tuuk saat menggelar konferensi pers di gedung kantor DPRD Sulut, Jln Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Selasa (15/9/2020).

Didampingi pengurus APRI Sulut, Tuuk menegaskan, kejadian inilah yang memanggil pengurus APRI untuk kembali merapatkan barisan dan meminta kepada negara untuk mengurus nasib mereka. Ia juga menyampaikan, ketidakadilan terhadap para penambang rakyat sudah sejak 30 tahun dirinya mengenal tambang.

“Semenjak 30 tahun lalu saya mengenal tambang, sampai hari ini terjadi terus. Langkah-langkah yang kita lakukan, kita datang ke pemerintah, sebagai lembaga yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat, kita butuh regulasi,” tegas Tuuk sembari menambahkan regulasinya ada, tetapi implementasi untuk regulasi itu yang tidak ada.

Dijelaskan Tuuk, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, dalam menetapkan wilayah pertambangan, yang didahulukan adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Kita lihat saja, semua timpang di mana-mana. Yang kita tuntut, tolonglah dilihat, kita kasih tambang rakyat. Setiap tahun, kalau kita mau bicara data real, emas yang diproduksi penambang rakyat ini, kurang lebih 20 ton. Tapi, saya hanya mengambil angka yang paling pesimis 6 ton, dan kami mau membayar pajak. Pemerintah hari ini memberikan BLT, bantuan sosial dan lain-lain. APRI tidak butuh itu. APRI hanya butuh regulasi,” jelas Tuuk.

Author: Rein Kaminang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *