Tidak Ada Klarifikasi Kadis Kebudayaan Sulut, Alhabsyi Persoalkan Pementasan Teater Pingkan Matindas

MANADO, Goldennews.co.id – Pasca rekan sekerjanya Melky Jakhin Pangemanan (MJP) memberikan interupsi saat berjalannya paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Sulawesi Utara terhadap Ranperda Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Anggota Komisi IV Yusra Alhabsyi menyampaikan sesuatu hal yang perlu ditindaklanjuti langsung oleh Pjs Gubernur Dr. Drs. Agus Fatoni MSi terkait permasalahan pementasan teater kebudayaan yang berkaitan dengan cerita budaya Minahasa dan Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2020).

Alhabsyi mengatakan, pada beberapa waktu yang lalu, ada pementasan teater bidadari dari Minahasa antara Pingkan dan Matindas dan Raja Bolaang Mongondow. Dikatakannya, itu memang hanya sebuah cerita atau fiksi, akan tetapi menimbulkan reaksi yang begitu keras di wilayah Sulawesi Utara terlebih khusus Bolaang Mongondow.

“Karena, cerita ini sudah mengundang unsur RAS dari pendahulu kami Raja Loloda Mokoagow yang disebut dalam teater tersebut. Saya mengangkat ini dalam sidang paripurna, karena hal tersebut juga di fasilitasi oleh pemerintah pusat. Kalau hanya kelompok teater yang memfasilitasi, saya malu untuk menyampaikan di tempat ini,” kata Alhabsyi.

Ketua PKB Bolaang Mongondow ini sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Karena menurut dia, seluruh etnis budaya di Sulawesi Utara diantaranya Minahasa dan Bolaang Mongondow ada hubungan yang begitu baik. Ia tidak pernah membaca sejarah ada pertempuran, pertengkaran, apalagi memperebutkan wanita antara Raja Bolaang Mongondow dan Minahasa.

“Ini problem, ini soal Pingkan. Karena di situ telah menyebut ada Raja Bolaang Mongondow, tentu itu sangat berbahaya, dan di situ disponsori oleh pemerintah pusat. Di situ titik yang saya persoalkan. Apalagi di sana hadir Kepala Dinas Kebudayaan, dan tidak ada klarifikasi secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Kebudayaan berkaitan dengan pementasan tersebut,” ujarnya.

Kepada Pjs Gubernur, Alhabsyi berharap dan menyampaikan protes kepada Kementerian Kebudayaan.

“Kalau bisa, secara resmi tertulis oleh pimpinan dewan, karena ini akan menjadi pemicu di masa-masa yang akan datang. Kita mungkin hari ini clear, tetapi generasi kita di masa yang akan datang mungkin akan bisa salah menafsirkan, dan ini akan berbahaya untuk masa depan keberagaman kita di Sulawesi Utara,” tuturnya.

Lanjut Alhabsyi lagi,”Kepada Pjs Gubernur, kalau bisa untuk memberikan teguran kepada Kepala Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara. Karena, pra dan pasca pementasan tersebut tidak ada upaya untuk melakukan, menetralisasi isu yang berkembang di tingkatan masyarakat. Saya meminta kepada Pimpinan Dewan dan Pjs Gubernur untuk bisa memfasilitasi anggaran khusus dalam rangka untuk membuat sebuah cerita rakyat dalam konteks kebudayaan kita, di mana keharmonisan kita di Sulawesi Utara harus difasilitasi dan kita bunuh sejarah-sejarah yang membenturkan antara satu warga, satu etnis dengan etnis yang lain,” tandasnya.

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.