Ada Unsur Kelalaian, Tuuk Minta Sekda Minahasa dan Kepala BPJS Mundur Dari Jabatannya

MANADO, Goldennews.co.id – Personel Komisi IV DPRD Sulawesi Utara angkat bicara terkait masalah pemutusan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Sulut di ruang rapat paripurna bersama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Frits Muntu beserta jajaran dan BPJS Kesehatan dihadiri langsung Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), Chandra Nurcahyo tersebut, melalui virtual Tuuk menegaskan bahwa, pemutusan kerjasama ini merugikan masyarakat, dan sudah masuk di meja DPRD Sulut.

Menurutnya, seharusnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Minahasa mundur dari jabatannya.

“Ketika persoalan ini masuk ke DPRD Sulut, sekali lagi Sekda Minahasa dan pimpinan BPJS Minahasa mengundurkan diri ketika persoalan ini sampai di meja DPRD Sulut,” kata politisi PDI-P Sulut ini.

Tuuk menjelaskan, ada beberapa alasan yang memungkinkan Sekda Kabupaten Minahasa dan pimpinan BPJS harus mundur.

“Yang pertama adalah amanat tentang jaminan sosial dan kesejahteraan rakyat diatur dalam undang-undang RI tahun 1945. Kemudian dalam BPJS itu juga diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2011. Kemudian dalam pelaksanaan kerja diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014. Semuanya itu diatur dengan jelas,” jelasnya.

Lanjut dikatakan Tuuk,”Terkait dengan itu, urusan pemerintahan salah satunya adalah urusan kesehatan. Atas dasar dan amanat undang-undang ini penyelenggara kesehatan harus menjamin masyarakat itu sehat,” tegasnya.

Dia menilai, untuk persoalan BPJS Kesehatan dan Pemkab Minahasa ada unsur kelalaian.

“Jadi di sini ada kelalaian dari pemerintah yang belum melunasi kewajiban ke BPJS, tidak membayar hutang padahal ini urusan pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat. Saya melihat secara jelas ada kesombongan antara Pemkab Minahasa maupun pihak BPJS karena mereka tidak mengurusi kepentingan rakyat,” tuturnya.

“Saya mengusulkan saja kalau permasalahan ini tidak diselesaikan pada hari ini atau sampai esok, Komisi IV DPRD Sulut membuat rekomendasi kepada Gubernur Sulut untuk mengganti Sekda Minahasa dan pimpinan BPJS yang ada di Minahasa, terlebih khusus kepala BPJS Sulut,” pungkasnya.

Author: Rein

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *