Raski Nilai Keputusan BK Rancu, JAK Tak Dimintakan Pembelaan Diri

MANADO, Goldennews.co.id – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Raski Mokodompit angkat suara terkait keputusan Badan Kehormatan (BK) terhadap kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu kader partai Golkar yang juga merupakan pimpinan DPRD James Arthur Kojongian (JAK).

Keputusan BK tersebut dinilai Raski, ada poin yang sangat politis yakni memberhentikan sebagai anggota DPRD, tetapi dikembalikan ke Partai Golkar.

“Terkait sangsi ini, sangatlah politis. Kalau memang keputusan Badan Kehormatan hanya memberhentikan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kenapa lagi harus memberhentikan sebagai anggota DPRD yang diserahkan ke Partai Golkar?Berarti ini ada dua keputusan yang satu keputusan. Itulah yang disahkan DPRD, yang satu keputusan sengaja dibuat opini politis, dan dikembalikan ke Golkar. Jadi, seakan-akan biar masyarakatlah yang berhadapan dengan Partai Golkar,” tutur Raski kepada awak media usai pelaksanaan rapat paripurna, Selasa (16/2/2021).

Dikatakan Raski, ini yang menjadi agak rancu ketika penyampaian keputusan dari BK DPRD Sulut.

“Sekali lagi, kita tidak mempengaruhi hasil keputusan. Dari awal tahapan-tahapan yang disampaikan tadi yang disampaikan oleh pimpinan DPRD, yang bersangkutan tidak dimintakan pembelaan diri, hanya dimintai klarifikasi satu kali, lalu tidak pernah lagi dipanggil sebagai orang yang bisa membela diri. Inilah tahapan-tahapan yang saya pertanyakan tadi,” kata Raski.

Lebih lanjut diungkapkan Raski, Partai Golkar akan menyikapi hal ini, tetapi akan mengambil salinan keputusan tersebut.

“Partai Golkar akan menyikapi hal ini, tapi kita akan mengambil salinan keputusan dulu, kita lihat langkah-langkah selanjutnya,” ungkapnya.

Author: Rein

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *