Fraksi Partai Golkar Walk Out Dalam Pembahasan Ranperda Covid-19, Ada Apa?

MANADO, Goldennews.co.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut Walk Out dalam pelaksanaan rapat konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Covid-19 yang dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen yang digelar di ruang rapat paripurna, Senin (22)2/2021).

Pengambilan sikap Walk Out Fraksi Golkar dipicu terkait adanya pernyataan dari anggota DPRD Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang dinilai ‘Pandang Enteng’ dan seakan-akan tidak membutuhkan pendapat dari Fraksi Partai Golkar.

Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit mengatakan, sikap fraksinya diawal rapat telah menyampaikan bahwa adanya kekurangan terkait hal-hal teknis dalam penyusunan ranperda tersebut.

Diungkapkan Raski, Fraksi Partai Golkar bukan tidak menyetujui tetapi justru sangat mendukung adanya ranperda ini.

“Tapi persoalan-persoalan yang ada, kami melihat bahwa terkait dengan kekurangan-kekurangan pasal yang mengatur secara teknis yaitu pemberian sanksi, denda itu yang kurang diatur dengan terperinci dalam ranperda tersebut.
Fraksi Golkar sangat jelas tidak mau menjadi bagian yang merugikan masyarakat,” kata Raski.

Lebih lanjut dikatakan Raski, sekalipun Partai Golkar mempunyai perbedaan dalam pilkada Gubernur namun sikap yang diambil FPG melakukan walk out justru melindungi Gubernur Olly Dondokambey dari anggapan masyarakat bahwa ranperda ini berpotensi menimbulkan pungli.

“Anggapan-anggapan ini yang kami terima dari masyarakat karena ketidak jelasan aturan yang mengatur soal sanksi,” ungkapnya

Ia mencontohkan terkait kewenangan siapa yang melaksanakan sanksi di lapangan, kemudian disetorkan secara tunai atau non tunai, kemudian ketika masyarakat dirugikan apakah ada pembelaan di lapangan.

“Ketika pemerintah kabupaten/kota dilibatkan apakah sanksi denda ini masuk ke kas Provinsi atau kabupaten/kota belum lagi kekurangan lainnya, sikap kami Fraksi Golkar justru ingin menjaga kewibawaan pak Gubernur sehingga ini yang menjadi pertimbangan kami, bukan menolak tapi kita lengkapi dulu secara rinci pengaturannya lalu sama-sama kita bawa ke rapat paripurna untuk penetapan dan pengesahan,” terangnya.

Di sisi lain, ia menyoroti tahapan dan mekanisme rapat konsultasi tersebut yang menurutnya justru berada di luar mekanisme.

“Rapat konsultasi ini di luar mekanisme, karena dalam rapat tadi ada yang sudah bicara tahapan awal dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara tahapan apakah ini sudah sesuai tahapan, seharusnya pendapat fraksi disampaikan dalam rapat paripurna bukan rapat konsultasi tadi,” ujarnya.

Namun demikian, dirinya (Raski, red) menghargai niat baik yang digagas ketua DPRD dr. Fransiskus Silangen yang ingin menyatukan persepsi namun disalah artikan oleh anggota DPRD Melky Pangemanan yang seakan-akan tidak membutuhkan partai Golkar lagi.

“Karena, dalam pernyataan beliau, ia (MJP) menyampaikan bahwa dari lima fraksi tiga sudah memberikan pendapatnya di sekretariat dewan untuk diparipurnakan, dua belum yakni Golkar dan satu fraksi lainnya. Saya mengajak keluar ruangan karena sudah dianggap tidak dibutuhkan lagi oleh Melky Pangemanan di rapat tersebut karena beliau mengatakan kalau sudah ada tiga fraksi lanjut saja, artinya mereka tidak membutuhkan Fraksi Golkar dan Fraksi lainnya,” pungkasnya.

Author: Rein Kaminang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *