Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut di Vaksin Covid-19

MANADO, Goldennews.co.id – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, hari ini Selasa (2/3/2021) menerima vaksin Covid-19 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna. Dari 45 anggota dewan, baru 14 orang yang telah di vaksin.

Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Silangen mengimbau untuk 45 anggota DPRD Sulut untuk divaksin. Ia mengatakan bahwa, vaksin aman dan tidak ada komplikasi yang membahayakan.

“Saya sudah vaksin duluan. Saya mengimbau untuk 45 anggota dewan divaksin. Vaksin aman, tidak ada komplikasi yang membahayakan. Dan saya sudah masuk pada vaksin ke dua pada hari Jumat nanti bersama Forkompinda. Suntik vaksin di Sulut bertahap, jadi kemarin SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) sekarang pejabat publik. Memang vaksin program untuk seluruh rakyat Indonesia dan dilakukan secara bertahap,” kata Silangen.

Ditambahkan Silangen, untuk kejadian ikutan pasca imunisasi (Kipi) tidak ada.

“Kipi di tahap pertama tidak merasakan sangat berarti untuk mempengaruhi aktivitas. Biasa-biasa saja. Abis vaksin langsung observasi 30 menit, langsung jalan biasa dan memang sampai saat ini tidak ada komplikasi yang berarti yang kita temukan ketika vaksin dicanangkan untuk seluruh Indonesia. Tidak pernah saya mendengar berita, lihat di laporan-laporan mengenai efek vaksinasi ini. Jadi saya tegaskan semua anggota dewan akan divaksin. Wartawan kan juga akan divaksin. Untuk seluruh masyarakat sudah pada saatnya atau kesempatan divaksin harus ikut dan jangan takut atau menolak,” tambahnya

Semwntara itu, Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut Steaven Dandel menyampaikan, anggota DPRD yang terdaftar untuk divaksin pada hari ini ada 16 orang. Yang sudah tersuntik vaksin 14 orang dan 2 orang tidak lulus screening.

“Anggota DPRD yang terdaftar untuk divaksin ada 16 orang. Yang sudah tersuntik vaksin 14 orang dan 2 orang tidak tersuntik karena tidak lolos screening,” ujar Dandel.

Dandel menyebutkan, tahapan vaksinasi ada dua gelombang yakni gelombang pertama dan kedua. Tiap gelombang itu ada dua tahap. Untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sudah diselesaikan bulan Februari, tinggal menyelesaikan suntikan dosis kedua.

“Untuk tahap kedua itu targetnya pelayan publik. Salah satu pelayan publik masuk kriteria adalah anggota dan pimpinan DPRD. Di Sulut ada empat ratus empat puluh sekian anggota, termasuk kabupaten dan kota sehingga kami mengupayakan di DPRD provinsi diadakan vaksinasi terpusat. Sebenarnya anggota dewan terhormat bisa langsung ke fasilitas-fasiltas kesehatan tetapi dengan berbagai pertimbangan kesibukan mereka jadi kami membuka posko ini,” ungkap Dandel.

“Jadi untuk anggota dewan yang belum divaksin tentunya kita akan melihat. Karena teman-teman vaksinator punya jadwal penyuntikan. Jadi kita melihat apa besok sudah ada yang kosong untuk balik lagi ke kantor DPRD, untuk mengadakan penyuntikan dan menyelesaikan target,” sambungnya.

Lanjut dikatakan Dandel, hingga saat ini surat vaksinasi belum bisa menjadi prasyarat bagi perjalanan, baik transportasi darat, laut dan udara.

“Untuk anggota dewan yang sudah memiliki surat vaksinasi, belum menjamin surat tersebut bisa dipakai untuk perjalanan dinas ke luar daerah. Sudah ada terbit Peraturan Menteri Kesehatan untuk mengakomodir itu, tapi itu belum menjadi kebijakan satgas covid nasional. Tetap memakai surat edaran lama untuk memakai surat keterangan bebas Covid-19. Nanti ke depan karena sudah ada dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini, pasti akan diadakan perubahan untuk surat edaran. Tetapi berlaku hanya yang sudah menyuntik dosis kedua,” pungkasnya.

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.