Kapolri Diminta Tangani Pesoalan Lahan HGU Eks PT Gunung Batu Sea

MINAHASA, Goldennews.co.id – Pemerintah Desa Sea dan petani penggarap meminta Kapolri untuk menangani permasalahan yang terjadi antara para penggarap lahan HGU eks PT Gunung Batu dengan pihak Frans Bangkang yang mengaku sebagai pemilik lahan, berlokasikan di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam kasus ini, diduga ada keterlibatan oknum pejabat polisi sebagai bekingan dari pihak Frans Bangkang untuk menakut-nakuti para petani penggarap yang menggarap lahan tersebut selama kurang lebih 40 tahun.

Dikatakan Hukum Tua yang akrab disapa Roy ini, permasalahan eks HGU PT Gunung Batu Sea sudah pernah terjadi sebelumnya dan kasus ini, telah beberapa kali dilaporkan ke Kepolisan Daerah (Polda) Sulawesi Utara, akan tetapi tidak ada kejelasan sama sekali.

Secara jujur Roy mengatakan bahwa pihak yang mereka lawan saat ini adalah orang “kuat”.

“Jadi, jujur saja, yang kita lawan ini, untuk ukuran kita orang desa, mereka itu sangat kuat. Kenapa saya katakan seperti itu, karena kasus ini sudah berapa kali dibawa ke Polda oleh Ko Sinjaya (penggarap), itu tidak terselesaikan. Saya kurang tahu persis seperti apa. Cuma, kami sebagai masyarakat berpikir, mungkin karena ada dua anak polisi dari pak Frans Bangkang. Tolong direkam Sudah menjadi rahasia umum,” kata Roy kepada awak media saat pertemuan dengan para petani penggarap lahan HGU eks PT.Gunung Batu Sea, Minggu (28/2/2021) sembari berharap rekaman ini bisa tembus ke pak Kapolri, sekarang.

Roy mengakui bahwa dirinya punya ikatan emosional dengan pihak Frans Bangkang. Akan tetapi, karena adanya permasalahan ini, sehingga hubungan mereka itu menjadi renggang.

“Jujur saja, saya dengan keluarga Frans Bangkang ini, sangat dekat. Apalagi dengan salah satu anaknya. Tapi, jadi renggang karena masalah ini. Karena saya tidak mau ikut kemauan mereka,” aku Roy.

Secara jujur juga Roy mengatakan, pada tahun 2018 dirinya pernah ditelepon pihak Frans Bangkang dan menawarkan bagian sebesar 1 Ha di lahan tersebut.

“Jujur saja, tahun 2018 saya ditawarkan mau dikasih 1 Ha di lahan itu. Tapi, sayangnya saya tidak sempat merekam saat mereka telepon. Masih ada saksinya. Itu sekarang, 1 Ha kalau kita jual murah, harganya bisa 1 milyar,” katanya.

Dia mengungkapkan, jika dirinya serakah, pasti akan mengambil tawaran itu dan tidak akan mempedulikan para petani penggarap. Tetapi, sebagai Hukum Tua, ia disumpah untuk membela kepentingan masyarakat, sesuai aturan yang ada.

“Kalau saya serakah, saya tidak akan peduli dengan para penggarap. Tapi, saya disumpah. Saya jadi Hukum Tua itu, disumpah untuk membela kepentingan masyarakat, sesuai aturan,” ungkapnya.

Selaku pemerintah desa, Roy mempertanyakan keabsahan surat yang dimiliki oleh pihak Frans Bangkang yang notabene surat tersebut sudah sejak tahun 80-an dan sudah tidak berlaku.

“Cuma, yang jadi pertanyakan, kenapa surat ini masih mereka pegang? Sekarang, kita berpikir bodoh-bodoh. Surat ini dari tahun 80-an mereka pegang, kenapa nanti tahun 2018 mereka mau mencari lalu bilang tanah mereka? Kalau itu tanah mereka, pemerintah yang berikan, dari tahun 80-an pemerintah yang menunjuk di sini milik kalian. Kenapa sekarang ini, surat dibawa-bawa, lalu di cari-cari, oh ini milik kami. Mereka kan begitu. Tidak begitu. Sudah tidak berlaku surat mereka itu,” ujarnya.

Lebih lanjut ditegaskan Roy,”Kalau mereka merasa itu milik mereka, kalau mereka merasa punya power karena ada anak polisi atau apa, silahkan lapor para penggarap ini. Masukan mereka ke penjara, sekaligus dengan saya. Kalau mereka masuk, dengan saya juga sama-sama ikut masuk penjara dengan mereka. Ini tanah negara. Pertanahan saja tidak berani mengikuti kemauan mereka. Karena ini tanah negara, siapa yang duduki? Tolong direkam, itu Keluarga Bangkang, tidak ada hak apa-apa lagi di situ. Saya jadi jaminannya. Katakan pada mereka, silahkan masukan saya ke penjara. Katakan, saya yang bilang,” tegasnya.

(foto : Sinjaya Budiman )

Sementara itu, Sinjaya Budiman, salah satu penggarap yang mengaku sebagai pemilik lahan yang saat ini diduduki oleh pihak Frans Bangkang mengatakan, dirinya punya sertifikat yang dibeli dari pemilik aslinya yang terbit tahun 2001.

“Itu tanah yang saya beli dari pemilik aslinya yang terbit sertifikatnya tahun 2001 dan kita transaksinya tahun 2012. Dan yang aneh, kenapa malah tahun 2019 akhir itu, ada orang yang mengaku, sedangkan surat-surat ini, kita sudah lengkap sekali. Kenapa malah mengaku dan menguasai, merusak, pohonnya di potong-potong terus di jual, kelapanya digadaikan, kwitansinya juga terlampir ada,” kata Sindjaya.

Sinjaya menuturkan bahwa, pada bulan Desember 2019 pihaknya sudah membuat laporan ke Polda, sampai saat ini, beritanya tidak jelas dan masih mengambang begitu-begitu saja. Dia berharap, adanya perhatian dari pihak kepolisian untuk kasus yang kurang lebih hampir dua tahun itu.

“Hampir dua tahun begini. Harapan saya, lebih diperhatikan lah dari pihak kepolisian. Apalagi sekarang, Kapolri yang baru bapak Sigid Prabowo kan dia mau memberantas mafia-mafia tanah. Mudah-mudahan dengan didengarnya keluhan masyarakat ini, lebih diperhatikan lah masalah ini yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini,” pungkasnya.

Di sisi lain, pihak Frans Bangkang melalui Corry Giroth dan anaknya yang saat ini menempati lahan tersebut mengatakan bahwa, semua surat mereka, lengkap. Bahkan, ukuran dari BPN juga ada.

“Surat-surat kami lengkap, semuanya lengkap. Ukuran dari BPN ada, 12 Ha. PT Gunung Batu, sudah keluar surat ukur dari BPN. Ini gambarnya sudah keluar. Ini dari BPN. Ini, penggarap-penggarap yang ada di sini, berhak 12 Ha PT Gunung Batu sesuai Skep Mendagri. Ini semua sudah dapat, kurang PT Gunung Batu yang belum. Ranomawuri sudah mereka jual 12 Ha. Jadi, ini dia kemudian tanggal ini dia, ini hasilnya. Kurang Gunung Batu yang belum dapat,” kata Corry sambil menunjukan semua surat dan gambar ukuran lahan dari BPN.

Senada dengan ibunya, Maikel Sengkey yang saat itu mengaku sebagai ahli waris lahan tersebut menuturkan bahwa Frans Bangkang punya tanah di sini.

“Mau bilang Inyo Bangkang tidak ada tanah, istrinya itu kakak ayah saya yang paling tua. Dia itu, oma kami berikan kuasa karena yang paling tua. Anaknya di Polda, yang satu BNN, dan yang satu, Kasubdit Intel. Jadi, kalau di bawah ada penggarap-penggarap. Kalau di sini tidak ada. Apalagi yang bilang Sinjaya Sinjaya, dia bawa sertifikat palsu, kami sudah cek di BPN. Ini tanah, milik saya. Saya ahli warisnya,” ujar Maikel.

Lanjut Maikel,”Oh, mau wawancara apalagi. Lebih baik kalian ke om saya, karena dia yang kuasa PT Gunung Batu. Kan kami ahli waris, tapi, dia yang kuasa Gunung Batu. Jadi, yang berhak berbagi apa semua, lapor ke dia. Semua masalah, jadi masalah yang kami jaga, lapor ke dia,” tandasnya.

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.