Sidang Praperadilan, Ahli Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Sebut Penetapan AGT Cacat secara Hukum

Bitung, goldennews.co.id-Ahli hukum pengadaan barang dan jasa serta keuangan negara, DR Rafly Pinasang, SH, MH menilai penetapan AGT sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang belum terindikasi adanya kerugian negara adalah cacat hukum.

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menyampaikan pendapatnya tersebut  dalam lanjutan sidang praperadilan AGT alias Andri, Kepala DPMPTSP Kota Bitung di dPengadilan Negeri Bitung, Jumat (26/3/2021). AGT ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di instansi yang dipimpinnya.

“Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, pidana harus benar-benar mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan.  Penyidik harus memiliki bukti yang otentik dan sah,” kata Rafly yang dihadirkan sebagai saksi ahli.

Saksi lainnya adalah Kepala Inspektorat Bitung, Ray Suak. Ia menyebut keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sama sekali tidak difungsikan sebagai amanat undang-undang.

“Undang-undang nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 12 dalam setiap penanganan kasus dugaan korupsi atau hal yang dapat menyebabkan kerugian negara, harus melibatkan APIP dalam hal ini inspektorat,” ujarnya.

Sejatinya menurut dia, kejaksaan maupun Polres  berkoordinasi dengan inspektorat terlebih dahulu dalam penyelesaian sejumlah perkara yang dilaporkan ke aparat penegak hukum.  “Kalau tak dapat diselesaikan, baru diberikan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Namun dalam kasus AGT, inspektorat tak dilibatkan. “UU nomor 30 tahun 2014 diabaikan,” katanya.

Inspektorat sendiri sudah melakukan audit untuk belanja modal tahun 2019 di DPMTSP Bitung. Dari hasil audit tersebut, tidak ditemukan adanya kerugikan negara.

Namun begitu, Ray mengakui jika ada beberapa dokumen dalam item belanja  yang kurang lengkap secara administrasi. “Hanya saja ini sudah dilakukan rekomendasi untuk perbaikan,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Frankie Son enggan menanggapi keterangan saksi dan saksi ahli dari tersangka. Ia hanya menuturkan jika kejaksaan pun akan menghadirkan saksi ahli untuk membuktikan  bahwa penetapan AGT sebagai tersangka sudah tepat.

Terkait keterangan saksi dan data yang disampaikan selama persidangan, kuasa hukum AGT optimistis dapat memenangkan kasus ini.  “Penetapan klien kami sebagai tersangka tidak sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan. Selain itu tak dapat dibuktikan karena tidak adanya temuan kerugian negara,” kata Michael Jakobous.

Di sisi lain aktivis hukum, Stenly Sendouw menyayangkan tindakan Kejari Bitung yang bertindak serampangan atau asal-asalan dalam penetapan AGT sebagai tersangka. “Saya melihat ada upaya kriminalisasi terhadap AGT. Kami melaporkan ini ke Komisi Kejaksaan,” ujar Stenly. (*/yuk)

Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *