Bapemperda DPRD Sulut Sambangi Pemkab Minut, Bahas Tentang Ranperda Sampah Plastik

MINUT, Goldennews.co.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Ahli melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (31/3/2021).

Kunjungan kerja Bapemerda dan Tim Ahli diterima secara langsung oleh Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, SE beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, di ruangan kerja Bupati.

Wakil Ketua Bapemperda Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menyebutkan bahwa tujuan kunker tersebut dalam rangka mendapatkan masukan atau usul dari Kabupaten Minahasa Utara untuk penyusunan Ranperda Pengendalian Sampah Plastik.

“Masalah sampah plastik di Sulawesi Utara bahkan seluruh dunia sedang menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik yang sangat luas, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Memaksimalkan potensi sampah plastik yang ada, dengan mendapatkan keuntungan ekonomis. Persoalan sampah bisa diselesaikan dengan semaksimal mungkin menjadikan sampah sebagai sumber daya, dengan mendaur ulang kemasan sampah plastik menjadi kerajinan seperti tas, pernak- pernik, pot tanaman, dan lain sebagainya,” ujar MJP.

Dijelaakan MJP, ada begitu banyak cara kreatif dan unik untuk mendaur ulang plastik menjadi berbagai barang kerajinan yang bisa bermanfaat. Penerapan prinsip ekonomi sirkular dinilai penting dalam konteks pengelolaan sampah plastik.

“Ekonomi sirkular pada dasarnya adalah prinsip pemanfaatan barang semaksimal mungkin dimana barang yang habis pakai kembali digunakan dan dibuat bernilai kembali hingga nilai guna barang benar-benar habis, berbeda dengan prinsip ekonomi linier dimana barang yang habis dipakai langsung menuju ke pembuangan. Prinsip ekonomi sirkular ini sudah diterapkan di negara- negara maju guna meminimalisir pencemaran sampah plastik dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam,” jelasnya.

Dia (MJP, red) mengungkapkan, beberapa langkah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna mendukung prinsip ekonomi sirkular, yakni dengan mengurangi penggunaan plastik, mendesain ulang produk dan kemasan plastik menjadi reusable, melipatgandakan pengumpulan sampah plastik, menggandakan kapasitas daur ulang, dan memperluas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang terkendali.

“Minahasa Utara sebagai salah satu dari 5 daerah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) wajib memperhatikan persoalan sampah. Seperti awal instruksi Presiden Jokowi bahwa urusan sampah plastik di kawasan pariwisata harus benar-benar diselesaikan. Masalah sampah plastik dinilai menjadi penghambat daya saing pariwisata Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan yang serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan MJP, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma pengelolaan sampah. Dari mengumpulkan, mengangkut dan membuang, menjadi pengurangan penggunaan material yang berpotensi jadi sampah (reduce) dan daur ulang sumber daya (recycle).

“Pendekatan yang tepat menggantikan atau mengombinasi penyelesaian di tempat pemrosesan akhir yang selama ini dijalankan adalah dengan mengimplementasikan pendekatan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tanggung jawab produsen diperluas (extended producer responsibility atau EPR),” katanya.

Lanjutnya lagi,”Bank Sampah merupakan contoh nyata dari gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012. Bank Sampah memiliki peluang besar untuk menangani masalah sampah plastik di Indonesia. Kabupaten Minahasa Utara sendiri sudah ada beberapa Desa yang membuat program Bank Sampah. Hal ini sangat mendukung upaya mengendalikan persoalan sampah plastik dan memberi nilai ekonomis bagi warga setempat,” pungkas politisi PSI ini.

Author: Rein

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *