DPRD Sulut Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020

PUBLISHED DATE:JUNI 30, 2021

MANADO, Goldennews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang APBD tahun anggaran 2020 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (30/6/2021).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen dan dihadiri langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.

Pada kesempatan tersebut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Amir Liputo membacakan hasil keputusan Panitia Khusus (Pansus) Banggar.

Liputo menuturkan, masih ada penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan.

“Kiranya ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran selanjutnya,” tutur Liputo.

Dikatakan Liputo, pemerintah harus selektif dan selalu berinovatif dalam program-program kerja secara terukur agar pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Pemerintah Sulawesi Utara dapat dipertahankan untuk tahun selanjutnya.

Selain itu, Liputo juga mengatakan bahwa terkait pembiayaan anggaran atau silpa, tahun anggaran 2020 yang cukup besar, DPRD Sulut merekomendasikan agar perencanaan anggaran di tiap perangkat daerah dapat diperbaiki, diperkuat secara cermat, tepat sasaran dan efisien dari segi prioritas kebutuhan dan perhitungan teknis, guna menghindari silpa yang cukup besar.

“DPRD mengharapkan agar Pemerintah Sulawesi Utara agar secepatnya menyelesaikan aset-aset milik Pemerintah Sulawesi Utara, agar memperoleh status hukum yang jelas, serta menginventarisir dan mengevaluasi kembali aset yang bergerak dan tidak bergerak yang menjadi hak milik maupun yang masih dalam proses penyelesaian kepemilikan,” kata Liputo.

Lebih lanjut disampaikan Liputo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di segala bidang dengan selalu fokus merencanakan pembangunan di sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan pariwisata untuk mendongkrak pendapatan daerah, sekaligus mampu mengadaptasi keadaan covid yang sedang melanda.

Terkait adanya beberapa Tenaga Harian Lepas (THL) yang terlambat pembayarannya seperti Dinas Pendidikan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain, DPRD berharap di tahun-tahun ke depan tidak terjadi lagi.

“Pemerintah Daerah Sulawesi Utara untuk terus memaksimalkan fungsi inspektorat daerah sebagai unsur pengawasan pemerintah daerah dengan terus melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah dan tugas pembantuan perangkat daerah,” ujar Liputo.

“Terkait peningkatan pendapatan daerah, DPRD mengharapkan Pemerintah Sulawesi Utara agar terus menciptakan inovasi dalam pelayanan perpajakan khususnya pada Unit Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas penyelenggaraan paripurna, sekaligus atas keputusan yang telah diambil terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2020.

“Sebagai salah satu tahapan siklus penyelenggaraan pemerintahan dipahami bahwa, pertanggungjawaban memiliki bobot yang tinggi, karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa melalui tahapan ini, kita akan mampu memupuk keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanakan sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan ke depan,” ucap Gubernur.

“Oleh karenanya, sudah menjadi keharusan bahwa suatu laporan pertanggungjawaban harus di susun se-real dan se-akuntabel mungkin, agar dapat diterima oleh rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa. Dalam konteks itu-lah sebagai pemenuhan tanggung jawab kami atas penyelenggara keputusan pemerintahan, pembangunan dan sosial masyarakat yang telah dilaksanakan selang tahun anggaran 2020, maka sejak diajukan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada, kami telah berkomitmen dan terus berupaya semaksimal mungkin menghadirkan dokumen pertanggungjawaban yang paripurna,” kata Gubernur.

Namun, lanjut Gubernur,”Bisa jadi dalam proses pembahasan masih terdapat berbagai kekurangan yang kemudian mampu direspon secara bijak, cerdas dan tepat sasaran oleh segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” pungkasnya.

Ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut juga yakni para Kepala SKPD jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, awak media serta tamu undangan lainnya.(Advertorial)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.