Ini Penjelasan Kadis Hutda Provinsi Sulut Terkait Izin PPKH PT BDL

MANADO, Goldennews.co.id – Permasalahan internal di tubuh perusahaan tambang PT Bulawan Daya Lestari (BDL) ternyata menjadi salah satu penyebab belum dikeluarkannya izin Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH) dari dinas terkait yakni Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.

Kepada awak media, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rainier N.Dondokambey menjelaskan bahwa PT Bulawan Daya Lestari (BDL) memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sejak tahun 2019, telah berakhir masa berlaku.

Seiring berjalannya waktu, PT BDL ini melakukan pembagian saham dengan pihak lain, yang akhirnya berujung pada konflik internal perusahaan.

“Karena terjadi dualisme kepemilikan maka dua pihak yang mengklaim kepemilikan saham PT BDL, mengajukan perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH) sesuai Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 (dahulu IPPKH). Karena terjadi konflik internal, maka pihak Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan sikap selaku pemerintah daerah yang harus melaksanakan ketentuan aturan Perundang-undangan di bidang kehutanan, memberikan jawaban pada pemohon agar segera menyelesaikan konflik internal perusahaan sebelum mengajukan perpanjangan izin,” jelas Dondokambey, Minggu (10/10/2021).

Dikatakan Dondokambey, ada beberapa item persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak PT BDL untuk memperoleh perpanjangan izin.

“Pihak Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait Kegiatan penambangan yang terjadi di lokasi PT BDL, mengambil sikap melakukan penghentian kegiatan bersama-sama dengan stake holder agar tidak terkesan ada pembiaran terhadap permasalahan yang dialami PT BDL. Bahkan, yang terakhir dengan pihak GAKKUM Kementerian LHK (Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) turun ke lapangan untuk menindak lanjuti tindakan yang diambil pihak Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada beberapa waktu lalu,” kata Dondokambey.

Lebih lanjut disampaikan Dondokambey, pihak yang secara legalitas hukum memenuhi syarat untuk mengelola PT BDL harus memenuhi semua kewajiban sesuai persyaratan untuk melakukan perpanjangan izin Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH).

“Saat ini Pihak yang secara Legalitas hukum memenuhi syarat untuk Mengelola PT BDL harus memenuhi semua Kewajiban sesuai persyaratan untuk melakukan Perpanjangan PPKH,” ujarnya.

Diketahui bersama, akibat kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu di Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow antara PT Bulawan Daya Lestari (BDL) yang mengakibatkan adanya korban masyarakat setempat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) juga telah menerbitkan surat penghentian operasi perusahaan tambang PT BDL, berdasarkan Surat dengan nomor B-4314/MB.07/DBT/2021 tertanggal 4 Oktober
ditujukan kepada Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari yang beralamat di
Jln. Raya AKD No. 100, Kopandakan II Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 4 Oktober 2020 hal penghentian kegiatan pertambangan ditanda tangani Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, Dr. Lana Saria, MSi.

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.