Gelar Tiga Agenda RDP, Kapojos : Intinya yang Belum Selesai Pasti Multi Years

MANADO, Goldennews.co.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara di penghujung tahun 2021 ini melaksanakan tiga agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja teknis diantaranya yakni PLN Suluttenggo, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Manado, dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.

Ketua Komisi III Berty Kapojos mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan RDP tersebut dalam rangka mengevaluasi kinerja progres tahun 2021. Seperti rapat bersama dengan BPJN XV, ada yang multi years.

“Semua, di tahun 2021 ini yang belum selesai itu pasti multi years. Itu intinya disitu. Untuk penyerapan anggaran, sudah 90 persen,” ungkap Kapojos, Selasa (7/12/2021) .

Kapojos mengatakan, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi III DPRD Sulut meminta pihak PLN Suluttenggo agar tidak ada pemadaman listrik.

“Kalau PLN, mereka hanya melaporkan tentang yang pertama, permintaan kita (Komisi III) untuk dalam rangkan Nataru ini supaya tidak ada pemadaman. Tetapi mereka mulai tanggal 1 Desember sudah dibuat tim dalam rangka mengantisipasi terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pemadaman. Jadi, ada tim disitu. Apalagi dengan sudah ada aplikasi. Itu tentunya sudah sangat memudahkan mengantisipasi. Karena untuk kelebihan listrik di Sulut, sudah kelebihan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Kapojos lagi, kalau rapat bersama Balai Wilayah Sungai, sama seperti PLN Suluttenggo dan BPJN XV Manado.

“Mereka pastikan mungkin mulai bulan September 2022 sudah mulai pengisian air di bendungan Kuwil. Sesudah itu mereka akan memperjuangkan karena, ini kan dengan adanya bendungan waduk Kuwil, belum bisa mengantisipasi banjir, baru mengurangi debit air. Mungkin, kalau sudah selesai ini, ini kan anggarannya hampir Rp 2 triliun multi years. Nah, kalaupun sudah selesai, mereka akan memperjuangkan untuk waduk Sawangan, yang nantinya pasti banjir di Kota Manado sudah terselesaikan,” ujarnya.

Ditambahkan Kapojos, untuk bendungan Sawangan sendiri, paling tidak memakan anggaran kurang lebih Rp 1 triliun.

“Nah itu kan semua anggaran dari pusat. Berarti kita harus mempunyai pemimpin yang punya lobi kuat, sambil DPRD juga kalau bisa mendorong melalui Komisi yang terkait tentunya,” pungkasnya.

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.