Sempat 2 kali Tertunda, Pengajuan Gugatan Aliansi Masyarakat Sea (Alma) diterima Pengadilan Negeri Manado

Manado, Goldennews.co.id — Gugatan Class Action yang dilayangkan Masyarakat Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa Kamis (17/02/22) diterima Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Dalam penetapan yang dibacakan majelis hakim Alfi Usup SH, MH gugatan Class Action diterima dan akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan dipersidangan yang akan digelar 22 Februari 2022 mendatang.

Gugatan Class Action yang dilayangkan warga Desa Sea terhadap pihak perusahaan PT Bangun Minanga Lestari sebagai pihak penggarap ‘Hutan Mata Air Kolongan’ serta pemerintah setempat dalam hal ini Hukum Tua setempat yang bertanda tangan, juga termasuk pihak-pihak yang turut membantu dalam jual beli tanah tersebut masuk dalam daftar tergugat.

Usai sidang, Ketua Tim Advokasi perwakilan kelompok masyarakat Noch Sambouw SH MH, melalui tim penggugatnya Audy Tujuwale SH menjelaskan gugatan masyarakat didasari atas pembangunan perumahan yang bersimbas merusak ekosistem ‘Hutan Mata Air Kolongan’. Kata dia, kawasan ini masih milik negara dimana hanya bisa digunakan secara berpindah tangan tapi ini telah diperjual belikan.

“Pada intinya gugatan masyarakat meminta ‘Hutan Mata Air Kolongan’ dikembalikan ini tanah negara diambil secara paksa untuk pembangunan kenapa sudah diperjual belikan,” ujar Tujuwale.

Tujuwale membeberkan, ‘Hutan Mata Air Kolongan’ sudah dijaga secara turun temurun oleh Masyarakat Desa Sea. Jelasnya, tanah ini milik Desa Sea sesuai Register Kepemilikan Tanah Desa Sea yakni Register Nomor : 916, Folio 233 dengan luas keseluruhan ± 18.000 M2 adalah Hutan Desa.

“Itu merupaka sumber mata air bersih yang sering digunakan masyarakat Desa Sea sebagai kebutuhan sehari-hari dampak dari itu krisis air dialami masyarakat,” terangnya.

Karena didalamnya ada sumber mata air bersih yang digunakan sebagai kebutuhan air bersih setiap hari oleh Masyarakat banyak Desa Sea, ” terang Tujuwale.

Ia menambahkan, ada tujuh yang digugat oleh perwakilan kelompok masyarakat yakni pihak PT Bangun Minanga Lestari, Riedel Sanny Monginsidi, Prof. Dr, Raymond Rodrik Tingginehe, M. ED , Novelien Randang , James Royke Sangian, Bupati Kabupaten Minahasa dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

“Mereka, Pihak pengembang perusahan, penggarap yang surat over garapan, pemerintah setempat , serta pihak yang turut membantu, jual beli tanah kawasan hutan, ” kunci Tujuwale menambahkan.

Disamping itu, perwakilan kelompok masyarakat Lenda Rende Warga Desa Sea Jaga I mengatakan dampak dengan dimulainya penggursua hutan sangat dirasakan mereka. Kata dia, sumber air utama mereka terganggu air sumur menjadi kabur bahkan lebih parah lagi ketika hujan deras langsung terjadi banjir.

“Hujan tidak lama saja langsung banjir padahal hal seperti itu tidak pernah terjadi itu sebelum mereka membangun drainase pengalihan,” bebernya.

Lenda mempertegas bahwa masyarakat Desa Sea tidak menolak investasi yang masuk ke Desa mereka buktinya kalau masyarakat menolak mengapa sudah ada beberapa perumahan yang dibangun sebelumnya.

“Jadi kami tidak menghambat. Tapi pikirkan juga kami masyarakat lahan yang akan dibangun perumahan subsidi ini merupakan kawasan resapan air yaitu ‘Hutan Mata Air Kolongan’ merupakan sumber utama air bagi masyarakat, Kami minta kembalikan hutan kami,” tutur Lenda

Sebagai tambahan ‘Hutan Mata Air Kolongan’ sebelumnya terpasang papan pemberitahuan dari Dinas Kehutanan namun setelah akan melakukan pembangunan sudah digantikan dengan baliho yang menyatakan tanah tersebut milik Pribadi atas nama Riedel Sanny Mongisidi. (Fransisca Salu)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.