Inilah Jawaban Tergugat Tujuh ‘Polda Sulut’,Tidak Sesuai Dengan Kenyataan

Manado, Goldennews.co.id — Sidang Class Action lanjutan atas pengrusakan ekosistem ‘Hutan Mata
Air Kolongan’ di Pengadilan Negeri (PN) Manado Kamis (10/3/22) kemarin dengan agenda mendengarkan jawaban dari kuasa para tergugat dan turut tergugat.

Dalam sidang lanjutan ini baru tiga tergugat dan satu turut tergugat yang memasukan jawaban atas gugatan tersebut. Dipembacaan jawaban tergugat tujuh atau Kepala Kepolisian Sulawesi Utara (Kapolda Sulut) suasana menadi sedikit ramai pasalnya jawaban yang dibacakan tak sesuai dengan realita yang terjadi dilapangan.

Pada pembacaan jawaban oleh salah satu kuasa hukum tergugat tujuh menyebutkan bahwa pihak Kepolisian Polda Sulut tetap berada pada tupoksinya dimana hanya akan mengamankan situasi jangan menjadi kacau pada saat kejadian.

Lanjutnya, dimana Polda Sulut saat itu diminta oleh tergugat satu yakni PT Bangun Minanga Lestari (BML) untuk mengamankan situasi. Jadi, disini Polda tidak pro kepada penggugat ataupun tergugat.

Jadi, dari keseimpulan yang dirangkum dari pembacaan jawaban oleh kuasa hukum tergugat tujuh tidak menerima atas gugatan yang dilayangkan oleh penggugat.

Menyikapi hal tersebut ketua kuasa hukum penggugat Noch Sambouw menjelaskan sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2022 memberikan wewenang kepada pihak Kepolisian untuk melakukan pengamanan tetapi disitu juga pada pasal itu jelas sekali memiliki tugas pokok untuk memberikan kepastian hukum.

“Jadi, jangan melaksanakan tugas yang satu terus terus mengabaikan tugas lain. Harusnya pada saat itu jika hanya datang mengamankan maka dia harus menghentikan aktivitas pengrusakan hutan itu baru namanya pengamanan,” tuturnya.

Lanjutnya, pada saat kejadian anggota Kepolisian Polda Sulut jelas-jelas melihat bahwa ada pengrusakan ekosistem ‘Hutan Mata Air Kolongan’ yang merupakan objek sengketa pada dasarnya terjadi jual beli bodong.

“Kalau mau diamankan yah amankan saja jangan terjadi pertikaian untuk itu seharusnya dibubarkan semua baik operator alat berat dan masyarakat kemudian objek sengketa dipolis line agar hal-hal yang tak diinginkan tidak terjadi,” ujar Sambouw menambahkan.

Sementara salah satu masyarakat yang mengikuti persidangan membantah keras jika pihak kepolisian memang hanya datang untuk mengamankan kenapa sampai ada pemukulan serta pemahaman kepada warga Desa Sea.

“Jawaban itu tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Ada masyarakat dipukul terus ditahan. Jadi, kami menuntut kembalikan ‘Hutan Mata Air Kolongan’,” kata dia yang enggan namanya di publikasikan. (Fransisca Salu)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.