Dibantah? Ini isi Duplik Turut Tergugat I dan II

Manado, Goldennews.co.id — Sidang terbuka Class Action Aliansi Masyarakat Sea (Alma Sea) terus bergulir di Pengadilan Negeri Manado.

Berikut isi Duplik dari Turut tergugat I dan II yang dibacakan oleh Pengacara Lefrand Sumual yang adalah Kuasa Hukum dari turut tergugat I (Hendry Taroreh) dan II (BPD Desa Sea).

Duplik Turut Tergugat I

Bahwa apa yang telah disampaikan Turut Tergugat I dalam materi Jawaban yang dibacakan pada tanggal 10 Maret 2022 dalam persidangan perkara a quo adalah hal-hal yang sesuai dengan kejadian sebenarnya sehingga Turut Tergugat I berketetapan pada materi Jawaban tersebut.

Tanggapan Terhadap Dalil Pihak yang Bertentangan dengan Materi Jawaban Turut Tergugat I. Tanggapan Terhadap Dalil Tergugat III dan Tergugat IV yang bertentangan dengan Materi Jawaban Turut Tergugat I;

– Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas membantah dalil Tergugat III dan Tergugat IV pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) Jawaban Pokok Perkara Tergugat III dan IV yang mendalilkan luas tanah yang diperoleh dari Turut Tergugat I luasnya ± 13.000 M² (tiga belas ribu meter persegi) yang didalamnya termasuk Tanah Objek Sengketa II;

– Bahwa sesuai dengan materi Jawaban Turut Tergugat I luas tanah yang dilakukan tukar menukar dengan Tergugat III pada tanggal 28 Agustus 1986 adalah hanya ± 9.300 M² (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) dan tidak sampai 1 (satu) hektar (tidak sampai 10.000 M²) dan tidak sejengkalpun tanah kebun (pasini) yang Turut Tergugat I tukarkan tersebut yang merupakan bagian dari hutan mata air Kolongan di Desa Sea. Jadi jika Tergugat III dan Tergugat IV mendalilkan tanah yang didapat dari kami Turut Tergugat I luasnya ± 13.000 M² (tiga belas ribu meter persegi) itu adalah sama sekali tidak benar sehingga apabila selisih luas tanah dari ± 9.300 M² (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) yang kami tukarkan dengan jumlah yang disebutkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV ± 13.000 M² (tiga belas ribu meter persegi)  didapati didalamnya sudah termasuk Tanah Objek Sengketa II yang dalam gugatan disebutkan sebagai bagian dari hutan mata air Kolongan Desa Sea maka sudah pasti hal tersebut merupakan rekayasa para oknum-oknum mafia tanah yang sengaja merekayasa dan/atau menambah luas tanah yang asalnya dari kami Turut Tergugat I;

– Bahwa tidak benar dalil Tergugat III dan Tergugat IV yang mengatakan memperoleh Tanah Objek Sengketa II dari Turut Tergugat I karena status tanah yang diperjualbelikan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV selanjutnya Tergugat IV menjual kepada Tergugat I dan II adalah “TANAH GARAPAN” sedangkan status tanah yang kami Turut Tergugat I tukarkan dengan tanah milik Tergugat III pada tanggal 26 Agustus 1986 adalah “TANAH PASINI”.

– Bahwa tidak benar dalil dari Tergugat III dan Tergugat IV yang mengatakan Tanah Objek Sengketa II telah dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1986 karena tanah milik Tergugat III asalnya dari tanah milik Turut Tergugat I yang statusnya adalah “TANAH PASINI” sedangkan status jual beli yang dilakukan terhadap Tanah Objek Sengketa II adalah “TANAH GARAPAN” sehingga jelaslah jika Tanah Objek Sengketa II sampai saat ini tidak pernah diketahui oleh Tergugat III dimana letaknya apalagi menguasainya;

– Bahwa tidak benar dalil dari Tergugat III dan Tergugat IV yang mengatakan Tergugat IV beralasan sekali dan sangat manusiawi mengalihkan sebagian tanah miliknya karena sangat jelas status tanah dalam surat peralihan tanah antara Tergugat IV dengan Tergugat II adalah “OVER GARAPAN” bukan tanah Hak Milik  dimana Tergugat IV dan Tergugat II sama-sama bukanlah penduduk Desa Sea bahkan bisa dipastikan bahwa Tergugat IV tidak pernah sekalipun menyentuh tanah yang dialihkan tersebut apalagi menggarapnya.

Berikut isi Duplik dari Turut tergugat II (BPD Desa Sea).

Apa yang telah  Turut Tergugat II  sampaikan dalam materi Jawaban yang dibacakan pada tanggal 17 Maret 2022 dalam persidangan perkara ini adalah benar karena selaku Ketua BPD Desa Sea saya bersama anggota BPD Desa Sea yang lain sudah melakukan langkah-langkah konkrit untuk melaksanakan aspirasi masyarakat Desa Sea yang merasa keberatan atas dirusaknya sebagian hutan mata air Kolongan di Desa Sea sehingga seluruh materi jawaban yang telah disampaikan tersebut tetap saya pertahankan kebenarannya.

Tanggapan Terhadap Apa Yang Disampaikan Oleh Tergugat I dan Tergugat II Yang Bertentangan Dengan Materi Jawaban Turut Tergugat II;

– Turut Tergugat II membantah apa yang dikatakan Tergugat I dan II dengan mengatakan tidak merusak hutan mata air Kolongan Desa Sea.

Sesuai dengan apa yang telah saya ungkapkan dalam materi jawaban saya bahwa pada tanggal 9 September 2021 saya bersama dengan 3 (tiga) anggota BPD lainnya menyaksikan sendiri di lokasi hutan mata air Kolongan Desa Sea yang mana banyak pohon-pohon besar, sedang dan kecil bersama tanahnya digusur dan dirombak oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dikawal oleh personil Polisi Pamong Praja dari Tergugat VI dan personil polri dari Tergugat VII. Hal tersebut bisa dilihat bahwa yang digusur bukanlah tanah garapan karena yang ada disitu hanyalah ratusan pohon besar, sedang dan kecil tidak ada tanaman garapan sama sekali dan tidak ada lahan garapan sama sekali. Jadi sekali lagi dengan tegas saya selaku ketua BPD Desa Sea mengatakan apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar.

– Mengenai  jual beli/over garapan yang disebutkan oleh Tergugat I dan II yang mana ada tanah garapan Tergugat IV yang dilakukan over garapan kepada Tergugat II dengan luas objek ± 540 M² (lima ratus empat puluh meter persegi) sesuai Surat Keterangan Over Garapan tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat V (disebutkan dalam Jawaban Tergugat I dan II halaman 8) yang dalam perkara ini Tanah Objek Sengketa II adalah bagian dari objek Over Garapan antara Tergugat III dengan Tergugat IV sesuai dengan Surat Over Garapan tertanggal 7 April 2020 dengan luas ± 3.645 M² (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi). Setelah kami selaku BPD Desa Sea memeriksa di lokasi hutan Mata air Kolongan Desa Sea ternyata yang dilakukan transaksi jual beli/over garapan tersebut merupakan bagian dari Tanah Hutan Mata Air Kolongan Desa Sea yang terdaftar dalam Register 916, Folio 233 dengan luas keseluruhan ± 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan No. 096/SKU-T/13.2007/V-2021 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sea.

– Saya lahir, hidup, besar, tinggal di Desa Sea dan menjadi Ketua BPD Desa Sea tidak pernah saya melihat Tergugat IV menggarap Tanah Objek Sengketa II. Yang namanya over garapan artinya yang dilakukan pengoveran adalah tanah garapan sedangkan Tanah Objek Sengketa II sejak dahulu sampai sekarang adalah merupakan “kawasan lindung” hutan mata air Kolongan yang tidak pernah digarap oleh siapapun. Oleh karena Tergugat IV  bukanlah penduduk Desa Sea dan tidak pernah menggarap Tanah Objek Sengketa II maka Surat Over Garapan yang mereka buat adalah Surat Over Garapan fiktif dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Tanah Objek Sengketa II.
Tanggapan Terhadap Apa Yang Disampaikan Oleh Tergugat V dan Tergugat VI Yang Bertentangan Dengan Materi Jawaban Turut Tergugat II;

– Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah atas apa yang disampaikan oleh Tergugat V dan Tergugat VI yang menyebutkan tidak terjadi jual beli/over garapan atas sebagian tanah hutan mata air Kolongan Desa Sea.

Surat Keterangan Over Garapan tertanggal 7 April 2020 dengan luas tanah ± 3.645 M² (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) adalah Surat Keterangan yang dibuat dengan nomor : 013/SKOTG/13/2007/IV-2020 dan ditandatangani oleh   Tergugat III selaku penjual dan Tergugat IV selaku pembeli bersama saksi John Aomo dan Donan Aomo serta Mengetahui dan ditandatangani serta dibubuhi stempel Hukum Tua Desa Sea (Tergugat V). Kemudian dari jumlah luas tanah dalam Surat Keterangan Over Garapan tertanggal 7 April 2020 tersebut dibuatkan Over Garapan lagi dan dikeluarkan sebagian tanah dengan luas  ± 540 M² (lima ratus epat puluh meter persegi)  dari Tergugat IV kepada Tergugat II sesuai Surat Over Garapan tertanggal 14 April 2020. Tanah yang dilakukan Over Garapan tertanggal 14 April 2020 tersebutlah yang dalam perkara ini disebut Tanah Objek Sengketa II .

Setelah diperiksa di lokasi tanah yang dipasang papan plang (papan bicara) oleh Tergugat II dicocokkan dengan keberadaan Tanah Negara yang dikuasai oleh Desa Sea/Tanah Milik Desa Sea yang terdaftar dalam Register 916, Folio 233 dengan luas ± 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi) sesuai Surat Keterangan No : 096/SKU-T/13.2007/V-2021 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sea tertanggal 31 Mei 2021 beserta Lampiran Gambar Situasi Kawasan Lindung Mata Air Kolongan Desa Sea yang diberikan kepada kami BPD Desa Sea dan setelah kami pelajari Gambar Situasinya serta disesuaikan di lokasi maka jelas-jelas objek tanah yang dilakukan jual beli /over garapan antara Tergugat III dengan Tergugat IV sesuai Surat Over Garapan tertanggal 14 April 2020 dan Surat Over Garapan antara Tergugat IV dengan Tergugat II adalah merupakan bagian dari hutan mata air Kolongan Desa Sea;

– Setelah kami BPD Desa Sea mempelajari Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034. Tergugat V dan Tergugat VI ternyata  apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat III dan IV mengenai wilayah peruntukan Desa Sea sebagai Kawasan Pemukiman atau Perumahan untuk menunjang Kota Metropolitan Manado (BIMINDO) adalah hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034, Paragraf 5, Pasal 24 angka (6) yang menyatakan bahwa Desa Sea adalah merupakan Kawasan Lindung Geologi yang adalah Kawasan Sempadan Mata air dan merupakan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Pasal 1 angka 14 PERDA No. 1 Tahun 2014, berbunyi : “ Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarisn lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan”;

Kawasan Peruntukan Pemukiman yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat V dan VI yang disebut dengan kawasan Metropolitan Bimindo memang dicantumkan Kecamatan Pineleng namun tidak termasuk Desa Sea yang merupakan Kawasan Lindung Geologi serta merupakan kawasan sempadan mata air yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Saya selaku Ketua BPD bersama dengan anggota BPD yang lain sudah berusaha dengan keras untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sea yang tidak mau hutan mata air Kolongan dirusak ekosistemnya dan Mata Air Kolongan di Desa Sea terganggu, tercemar apalagi kering, namun ada pepatah mengatakan “ maksud hati memeluk gunung apalah daya tangan tak sampai ”  biarlah kami membuka tabir kebenaran disini agar supaya di Pengadilanlah keinginan dari Masyarakat Desa Sea tersebut bisa dikuatkan dengan kekuatan hukum agar “ gunung itu bisa dipeluk ”.

Saat di wawancarai Kuasa Hukum turut tergugat I,II mengatakan menolak semua yang dilalilkan dan bertentangan dari jawaban kami.

“Dalam sidang kali ini sudah masuk dalam tahap duplik dari para tergugat dan turut tergutat, dan saya selaku Kuasa Hukum dari turut tergugat I,II menolak dan membantah apa yang telah di lalilkan dan yang bertentangan dengan kawaban kami” Lefrand menegaskan.

Sementara itu Ketua Tim Kuasa Hukum dari Aliansi Masyarakat Sea Noch Sambouw sangat senang dan bergembira dengan duplik yang dibacakan oleh turut tergugat I,II karena jawaban tersebut sangat menguntungkan diposisi kami selaku penggugat dengan dengan membantah yang mana jawaban dari tergugat I,II,III dan IV mengatakan tidak ada hutan yang dirusak.

“Terkait jawaban dari turut tergugat I dan II dalam pembacaan duplik tadi, kami sangat senang dan bergembira dimana jawaban tersebut sangat menguntungkan bagi kami selaku penggugat yang mana didalamnya mereka membantah apa yang di dalilkan oleh tergugat I, II, III dan IV yang mengatakan tidak ads hutan yang di rusak namun menurut turut tergugat I, II mengatakan mereka itu melihat sendiri bahwa ada pengrusakan hutan, ada penggusuran pohon besar, sedang dan kecil termasuk tanah-tanahnya sekalian di gusur, dirombak. Jadi turut tergugat I, II mbenarkan ada perombakan dan penggusuran hutan dan tanah di daerah Hutan Mata Air Kolongan, desa Sea,” Jelasnya. (Fransisca Salu)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.