KM Eka Buana Ditahan Polairud, LSM Pesisir: Jangan Sampai 86

MANADOPolairud Polda Sulut menahan KM Eka Buana di perairan Sulut, Selasa (26/6/2018) malam. Efendi dari Polairud mengataka kapal ditahan karena membawa muatan melebihi kapasitas. “Over capacity jadi ditahan,” ujarnya singkat saat dihubungi  Rabu (27/6/2018) sore.

Penahanan ini sendiri mendapat dukungan dari sejumlah pihak, khususnya dari aktivis LSM Sebelumnya mereka sudah mempertayakan keluarnya izin operasi KM Eka Buana. Padahal kapal khusus barang ini dianggap para aktivis LSM tidak layak beroperasi karena pernah tenggelam dan bocor.

Para aktivis juga heran boleh dilakukan pengalasan di Pelabuhan Bulo di saat ada kapal lain yang berlabuh di situ. “Kami mengapresiasi langkah Polairud menahan KM Eka Buana. Kami percaya aturan ditegakkan dan tak aka nada main mata atau 86,”  ujar Hermanto, Ketua LSM Pesisir.

“Langkah yang dilakukan Polairud sudah betul. Selain over capacity, kapal ini pernah tenggelam, bocor dan baru selesai dilas menurut kami tak layak diizin beroperasi.  Perlu perbaikan secara menyeluruh, bukan dilas di pelabuhan, baru boleh beroperasi,” kata Marhadi darii Gerakan Cinta Bahari (GCB).

Ia heran ada izin dari Syahbandar Manado, padahal kapal perlu perbaikan secara menyeluruh. “Pemberian izin ini perlu ditelusuri,” Marhadi menegaskan.

Sebelumnya, Hermanto dari LSM Pesisir Hermanto sudah  mengkritisi kinerja Syahbandar Manado dan instansi terkait lainnya yang masih mengizinkan kapal ini beroperasi. Mereka juga heran ada pengalasan, padahal pekerjaan seperti itu biasanya dilakukan saat kapal masuk dok.

“Kami heran kok bisa beroperasi lagi? Kami sudah melakukan investigasi dan tahu kondisi kapal sudah bocor. Izin operasi dan pengalasannya perlu ditelusuri,” ujar Hermanto lalu.

indoBRITa Media Group yang menyambangi Pelabuhan Bulo berhasil mengorek informasi dari beberapa anak buah kapal atau ABK. “Iya kapal ini sudah pernah tenggelam, tapi sudah diperbaiki lagi. Seminggu lebih diadakan pengalasan dan sudah selesai,” ucap salah satu ABK.

Soal surat-surat yang dibutuhkan, AP salah satu pimpinan ABK mengaku sudah diurus oleh pemilik kapal. “Kami hanya pekerja,” katanya.

Manajemen juga menurut dia sudah melakukan pergantian ABK. “Rata-rata yang sekarang ini baru. Kami selalu berkoordinasi dengan pemilik kapal di Samarinda,” ucapnya.

Terkait operasional  kapal tersebut, Erens Lapian dari Dinas Perhubungan mengaku ia hanya melakukan pengawasan. “Kami hanya berdasarkan tugas sesuai surat-surat yang ada,”  ujar Erens.

Namun, jawaban Erens itu tak memuaskan para aktivis. Mereka menduga ada permainan dari intansi terkait.

“Pemiliknya dari  luar, berarti ada kemungkinan perusahaannya juga bukan berdomsili di wilayah Manado dan sekitarnya. Setahu kami sudah pernah ada kesepakatan kalau tak boleh ada penambahan perusahaan dan kapal lagi untuk sementara waktu di wilayah Manado, termasuk Pelabuhan Bulo,” ujar Marhadi darii LSM Gerakan Cinta Bahari (GCB). (*/ymn)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.