September 2018, Hak Legislator Pindah Partai Terhenti

Manado – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono telah menerbitkan surat edaran terkait hak-hak para anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota se- Indonesia yang berpindah partai.

Berdasarkan surat edaran nomor 160/6324/OTDA menyatakan bahwa, legislator yang berpindah partai dan telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif sesuai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU,  maka hak dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan tidak akan lagi berlaku.

Dijelaskan pula dalam surat edaran itu, legislator yang telah mengajukan pengunduran diri atau berpindah partai politik dan mencalonkan diri kembali melalui partai lain, maka akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

PAW tersebut dilakukan mengacu pada undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD yang menegaskan, legislator yang diberhentikan jika menjadi anggota partai lain.

Selain itu, surat edaran itu juga sejalan dengan peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan yang dicalonkan oleh partai politik pada pemilihan legislatif terakhir.

Tak hanya legislator, kepala daerah yang mancalonkan diri sebagai calon anggota legislatif diperintahkan mundur dari jabatannya mengacu pada undang undang pemilihan umum nomor 7 Tahun 2017.

Surat edaran ini sudah diterima lembaga DPRD Kota Manado. Hal itu dibenarkan kepala bagian Risalah Rapat dan Perundang-undangan (Kebag RRP) Novly Siwi yang melakukan konsultasi di Kemendagri pada pekan lalu.

“Suratnya sudah kami terima. Dan beberapa anggota dewan juga sudah mendapatkan penjelasan soal surat itu,” kata Siwi. (LeKa)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.