Tak Perlu Dipolemikkan, Penggunaan Dana Tantiem BSG 2016 Berdasarkan RUPS

MANADO–Pemanfaatan dana tantiem pada PT Bank Sulut Gorontallo (BSG) tak perlu dipolemikkan. Pemanfaatan atau peruntukkannya menurut Komisaris Utama (Komut) PT BSG, Sanny Parengkuan sesuai perintah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sanny Parengkuan angkat bicara soal pemanfaatan dana tantiem 2016.

“Tak ada penyelewengan, tak ada penipuan dan tak ada korupsi pada peruntukan dana tantiem BSG 2016. Penggunaan atau pemanfaatannya sesuai  hasil  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BSG,” kata mantan Penjabat Wali Kota Tomohon ini saat ditemui wartawan, Sabtu (10/11/2018) di Manado.

Pria yang digadang-gadang maju pada Pilwako Manado 2021 ini menegaskan kalau bukan jajaran komisaris atau direksi yang menentukan pemanfaatan dana sebesar Rp13,5 miliar tersebut.

“Acuannya pada keputusan para pemegang saham. Jadi apa yang keliru disini? Justru akan salah jika keputusan itu tidak dilaksanakan,” tandasnya.

Pria yang sukses meningkatkan volume ekspor Nyiur Melambai saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Sulut lalu ini menyebut dana tantiem merupakan penghargaan atas prestasi dan kinerja manajemen sehingga perusahaan memperoleh laba bersih.”Tantiem akan berimplikasi hukum apabila perusahaan merugi lalu ada penetapan penerimaan tantiem,” ucapnya.

Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.44/1992, tantiem adalah bagian keuntungan yang diberikan pemegang saham kepada komisaris dan direksi. Pemberian berdasarkan prosentase atau jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

Parengkuan juga menuturkan jika sudah berkonsultasi langsung dengan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  “Jangan –jangan ada kekeliruan pada penetapan dana tantiem sesuai RUPS sehingga manajemen PT BSG merasa perlu berkonsultasi,” ungkapnya.

Apa hasil konsultasi tersebut? OJK melihat tak ada kekeliruan dari penetapan tantiem pada RUPS BSG. OJK juga tidak memerintahkan pengembalian tantiem.

“Surat yang pernah dikeluarkan OJK hanya saran dan pertimbangan, bukan perintah yang harus dilaksanakan. OJK membenarkan jika pembagian tantiem sepenuhnya kewenangan RUPS,” jelasnya.

Sementara siapa-siapa pemegang saham PT BSG, antaranya Pempov Sulut, Pemprov Gorontalo, Mega Corpora, serta sejumlah pemerintah kabupaten-kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Sementara pengamat ekonomi dan perbankan, Jackson Sumerar berpendapat OJK tak punya kewenangan memediasi persoalan tantiem PT BSG.  “Pertimbangannya, tantiem adalah masalah internal PT BSG yakni antara pengurus lama dan pengurus baru. Kewenangan OJK menurut ketentuan hanya mencakup masalah antara bank dengan nasabah. Pertimbangan lainnya, nilai finansial yang dapat difasilitasi OJK maksimum Rp 500 juta sedangkan nilai tantiem jauh lebih besar dari itu,” ungkap Jackson. (ymn)

 

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.