DPRD Manado perintahkan pembayaran subsidi iuran BPJS di tunda

Manado – Lembaga DPRD Manado dalam hal ini Komisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Palayanan Jaminan Sosial (BPJS) terkait bantuan subsidi iuran kepersertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dijamin Pemerintah Kota Manado.

Rapat yang dipimpin ketua Komisi Apriano Saerang didampingi Wakil Diana Pakasi dan Sekretaris Sonny Lela bersama seluruh anggota komisi menghadirkan para instansi terkait, Selasa (22/1/19).

Usai hearing, Lela yang juga juru bicara komisi menjelaskan, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan Dinsos dan Dinkes soal sumber data penerima bantuan itu.

“Kami mempertanyakan soal bantuan Jamkesda yang akan diberikam kepada 120 ribu warga. Pertanyaannya seputar mekanisme penentuan nama penerima. Karena menurut pengakuan dari Dinsos, data penerima sudah ada,” terang Lela.

Dengan adanya dugaan ketidak-beresan data penerima bantuan, Lela menegaskan bahwa pihaknya meminta dilakukan penundaan pelaksanaan program tersebut.

“Kami memerintahkan Dinkes menunda pembayaran iuran BPJS hingga bulan Maret, karena data penerima perlu divalidasi kembali. Hal itu menghindari adanya penerima yang berekonomi menengah ke atas. Perlu divalidasi agar program ini tepat sasaran,” tegasnya.

Ditambahkan politisi Partai Golkar ini, selain divalidasi kembali, data penerima wajib disosialisasikan ke publik agar mendapatkan respon dari warga. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut menilai layak dan tidaknya penerima bantuan ini.

“Data penerima harus disosialisasikan ke masyarakat secara tertulis di seluruh kelurahan untuk mendapatkan tanggapan dari warga. Datanya juga harus diserahkan ke dewan agar kami bisa mengecek secara langsung ke setiap kelurahan. Tujuan dari program ini sangat jelas diperuntukan untuk warga yang kurang mampu dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS,” pungkasnya.

Sementara itu personil Komisi Kesra, Ronny Makawata menghimbau agar program bantuan itu tidak dimanfaatkan oleh pihak pihat tertentu demi kepentingan politik.

“Jangan sampai, data pemerima bantuan ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Inikan tahun politik, bisa saja dimanfaatkan untuk mendulang suara dari masyarakat. Perlu diketahui, program ini diusulkan oleh pemerintah kota dan disetujui lembaga dewan lintas partai anggarannya,” sentil Makawata politisi PDIP. (LeKa)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.