DPRD Manado usulkan wewenang pengangkutan sampah dikembalikan ke dinas

Manado – Terkait dikategorikannya Kota Manado sebagai salah satu kota kotor di Indonesia dan adanya keluhan soal besaran retribusi sampah yang wajib dibayar masyarakat, membuat sejumlah legislator mengusulkan pengembalian wewenang.

Dikatakan Anita de Blouwe, anggota Komisi Pembangunan di DPRD Kota Manado, pengelolaan persampahan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sehingga Manado tidak lagi dikategorikan sebagai kota kotor.

“Kami mengusulkan wewenang pengelolaan persampahan dalam hal ini pengangkutan sampah di setiap lingkungan dikembalikan ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Alasannya, supaya penanganan sampah benar-benar diseriusi. Kalau seperti sekarang ini menjadi kewenangan kecamatan, kami kira belum tepat,” kata Anita, saat ditemui di ruang Komisi III, Selasa (22/1/19).

Srikandi Partai Demokrat itu pun mengungkapkan, alasan lain mengapa pengelolaan persampahan harus dikembalikan ke DLH, dilatarbelakangi keluhan masyarakat terkait penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan Perda.

“Saya merupakan mantan ketua Pansus revisi Perda retribusi umum. Dalam Perda itu juga diatur soal retribusi sampah. Memang benar ada kenaikan sebesar 100 persen. Tapi berdasarkan kategorinya yakni rumah nonpermanen, permanen, dan Ruko (Rumah Toko). Nonpermanen hanya 10 ribu. Dengan adanya kenaikan, menjadi 20 ribu. Bukan seperti informasi yang beredar menjadi 40 ribu,” ungkap Anita.

Ia pun berharap, pemerintah lebih giat mensosialisasikan Perda retribusi umum kepada masyarakat, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembayaran.

“Supaya juga masyarakat sudah mengetahui secara pasti berapa yang mereka harus bayar. Dengan adanya sosialisasi, menghindarkan praktek penipuan terhadap masyarakat. Kalau masyarakat sudah paham setiap Perda yang ada, tentu masyarakat akan sangat sulit dibodohi,” pungkasnya. (LeKa)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.