Enam Kepala SKPD Pemprov Tak Pedulikan Undangan DPRD Sulut, Ada Apa ?

MANADO, Goldennews – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertambangan Mineral yang digelar diruang rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) lewat Panitia Khusus (Pansus) belum bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam waktu dekat ini.

Pasalnya, dari delapan kepala SKPD Propinsi Sulawesi Utara yang di undang, hanya dua SKPD yang turut ikut menghadiri rapat, pun itu hanya perwakilan saja.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Fedinand Mewengkang dengan beranggotakan Netty Pantouw, Adriana Dondokambey, Julius Jems Tuuk, Kristovorus Deki Palinggi (KDP), Yuddy Moniaga dan Eddysson Masengi, Kamis (31/1/2019).

Deki Palinggi atau lebih akrab disapa KDP ini, saat diberikan kesempatan oleh Ketua Pansus untuk memberikan usulan dan masukan terkait dengan pembahasan tersebut, dirinya mengatakan agar rapat ditunda menunggu sampai para pansus bersedia hadir.

Dikesempatan lain, Eddysson Masengi melihat kurangnya perhatian dari Kepala SKPD, dengan tegas dirinya meminta ketua pansus untuk menskors rapat pansus tersebut.

“Stop pembahasan kalau kadis-kadis tidak hadir. Kalau tidak serius, tidak usah, materi tidak sinkron, tidak ada manfaat Ranperda ini, apa yang mau dibahas. Gubernur punya semangat yang tinggi untuk mensejahterahkan rakyat, tapi tidak diimbangi oleh SKPD. Kasihan Sulawesi Utara, Sulawesi Utara Hebat tapi bikin perda saja setengah mati, rapat di tunda dulu,” tegas Masengi.

Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang, mendengar usulan dari para anggota pansus, menyetujui dan memutuskan rapat ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“Undangan pukul 12:00 Wita, hingga saat ini pukul 13:35 Wita, ada delapan kepala SKPD yang diundang, hanya dua SKPD yang hadir dan itu pun diwakili. Jadi, sesuai keputusan bersama, rapat pansus Ranperda ditunda sampai batas waktu yang ditentukan,” tutup Mewengkang.

Adapun delapan kepala SKPD yang diundang dalam rapat pansus Ranperda Pertambangan Mineral antara lain

* Kepala SKPD yang tidak hadir :
– Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara,
– Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara,
– Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara,
– Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara,
– Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara,
– Kepala Bidang Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara.

* Kepala SKPD yang hadir :
– Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara
– Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara

(RK)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.