Warga Lingkar Tambang Keluhkan Limbah Air Panas, Gubernur dan Bupati Diminta Lebih Bijak Ambil Keputusan

MINUT, Goldennews – Permasalahan limbah air panas PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya (PT MSM/TTN) yang dibuang melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) dekat pemukiman warga hingga sampai saat ini belum ada solusinya.

Akibat limbah tersebut, aktivitas warga yang keseharian mereka untuk MCK dan mencari ikan di sungai terhenti dikarenakan suhu airnya yang panas dan sudah tidak ada lagi ikan yang hidup di dalam air sungai itu.

Seperti pengakuan warga Desa Resetlemen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, bahwa sebelum limbah air panas PT MSM/TTN dialiri ke sungai mereka, aktivitas warga untuk MCK dan mencari ikan, tidak ada masalah.

“Dulu, waktu belum ada perusahaan ini, sungai kami airnya itu dingin dan kami hampir selalu mencari ikan di sungai ini, banyak ikan yang kami dapat. Tetapi, setelah kurang lebih dua tahun belakangan ini, tiba-tiba kok bisa air sungai menjadi panas dan ikan di dalam sungai sudah tidak ada lagi, serta airnya itu rasanya bergaram. Kalau untuk mandi, kami sudah takut,” aku warga saat dimintai keterangan.

“DAS Desa Resetlemen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minut”

Dilanjutkannya lagi,”Bukan hanya di desa kami yang terkena dampaknya, di desa Kalinaung juga ada Sapi yang mati,” pungkas warga.

Selain itu, Maikel yang merupakan tokoh masyarakat dan juga pengurus di salah satu LSM besar di Sulawesi Utara ini mempertanyakan kinerja pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dan juga Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan yang seakan-akan tak mampu menyelesaikan persoalan terkait keluhan masyarakat tentang limbah air panas PT MSM/TTN.

“Gubernur dan Bupati kerjanya apa, kenapa permasalahan dan keluhan masyarakat yang sudah dua tahun ini tidak dapat diatasi. Jangan pemerintah menutup-nutupi. Kasihan masyarakat yang tinggal dilingkar tambang tersebut. Memang untuk saat ini belum ada dampak yang akan terjadi, tetapi beberapa tahun kedepan pasti akan ada dampaknya. Buat Pemerintah, bijaklah dalam mengambil keputusan. Jangan cuma karena perusahaan ini adalah salah satu penunjang PAD, tapi masyarakatnya yang kena imbas dari limbah perusahaan ini. Saya sudah mengecek langsung keluhan masyarakat ini dan saya sudah mencoba, merasakan, dan ternyata benar air tersebut panas dan rasanya juga asin. Jadi, buat pemerintah, sekali lagi saya sampaikan, mohon untuk lebih diseriusi lagi keluhan dari masyarakat ini,” cetus Maikel.

Hukum Tua Desa Resetlemen Jein Ratulangi saat dikonfirmasi terkait limbah air panas PT MSM/TTN yang mengaliri aliran sungai di wilayahnya, membenarkan akan hal tersebut.

“Memang benar airnya panas. Kami sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan tentang keluhan dari warga saya, tetapi hingga saat ini belum ada jawaban dan tindak lanjut dari pihak perusahaan. Saya hanya ingin meneruskan kembali apa yang menjadi kemauan dari warga saya yaitu dimintakan kepada pihak perusahaan untuk membuat sosialisasi,” tutur Ratulangi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara melalui Kabid Pengawasan Arfan Basuki mengungkapkan bahwa untuk pengaduan masyarakat, pihaknya sudah hampir lima kali mengadakan pertemuan dengan manajemen PT MSM/TTN dan belum ada titik temunya.

“Untuk tahun ini, sudah hampir lima kali kami turun melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, dan belum mendapatkan hasil dari pengaduan masyarakat dengan adanya limbah air panas ini,” ungkap Arfan.

“Pihak Manejemen PT MSM/TTN saat pertemuan dengan Dinas LH Propinsi Sulut dan Insan Pers”

Sementara, pihak manajemen PT MSM/TTN sendiri, melalui menejer bidang lingkungan pak Eka, saat pertemuan dengan insan pers dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulut di ruang rapat kantor pada beberapa waktu yang lalu, dirinya menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan PT MSM/TTN sudah sesuai standart SOP.

“Terkait pembuangan air limbah, kita melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan itu atas arahan dari dinas terkait, baik dinas LH dan dinas pertambangan. Karena kegiatan kita disini mengacu pada dokumen-dokumen lingkungan yang sudah kita sepakati. Kita sudah punya dokumen Amdal yang sudah disetujui, dimana dalam Amdal itu mengatur rencana kerja dan pemantauannya. Selain rencana kerja itu, kita juga memiliki ijin lingkungan dari Bupati Minahasa Utara karena lokasi pembuangan limbah penambangan itu di lokasi Minahasa Utara,” terang Eka.

Lanjut Eka,”Untuk habitat mati semua karena panas, ini kan harus kita buktikan dengan kajian, baru kita bisa pastikan. Karena kalau semua habitat mati, harusnya rumput-rumput yang berada di sepanjang sungai itu mati semua, dan kita lihat dilapangan kan rumput masih hijau semua. Baku mutu yang kita pakai yaitu baku mutu lingkungan, Kepmen 202 tahun 2004. Kalau kita lihat dari suhu yang kita ukur, itu dari pit Araren itu sekitar 60-70 derajat, kemudian di transfer lagi beberapa kali dan qt buang ke aliran sungai itu dengan suhu 29-30 derajat sama seperti suhu air di sungai. Jadi proses yang sudah kita lakukan untuk proses pendinginan itu sudah berjalan cukup baik, tapi kita lihat mungkin kurang maksimal,” ujar Eka.

Disamping itu juga, humas PT MSM/TTN Herry Rumondor yang akrab disapa Inyo ini, menambahkan kalau untuk masyarakat lingkar tambang itu ada yang namanya Forum Komunikasi Kemitraan Multipihak (FKKM) yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Kemungkinan apa yang dilakukan pihak perusahaan belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat, baru sebatas wadah saja.

“Usulan dari rekan-rekan pers akan kami sampaikan ke pihak komuniti agar supaya lebih agresif melakukan upaya persuasif kepada masyarakat. Saya sudah mengusulkan, mungkin kedalamnya nanti, kami akan buat rapat secara komperhensif
dan lebih tajam meminta komuniti untuk seperti apa yang diinginkan teman-teman pers. Ini akan menjadi catatan serius kami, apa yang diusulkan rekan-rekan pers, untuk kita berkomitmen untuk melakukan rapat dengan komuniti karena mereka yang merupakan bagian kehumasan dan mudah-mudahan mulai minggu depan kita akan coba lebih intens turun ke lapangan, melalui teman-teman komuniti,” tambah Inyo.

“Insan Pers saat pertemuan dengan Manajemen PT MSM/TTN”

Diketahui, pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu.

Jika perusahaan ini sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam hukuman mati berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut

Pasal 60 UU PPLH:

Setiap orang bebas melakukan pembuangan limbah dan / atau bahan ke media Lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 UU PPLH:

Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah dan / atau bahan ke media Lingkungan hidup tanpa izin persetujuan Pasal 60, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT MSM/TTN belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait limbah air panas dan sosialisasi hanya diberitahukan lewat tokoh masyarakat dan pemerintah desa saja. (RK)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.