JT : ‘Kalau Pemerintah Kabupaten Melakukan Pembiaran, Kita Harus Take Over’

MANADO, Goldennews – Pasca ambruknya tambang rakyat di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengakibatkan puluhan penambang tertimbun longsoran tanah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan menutup tambang tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara Julius Jems Tuuk usai paripurna, mengatakan, menutup lokasi tambang bukanlah solusi yang terbaik, tetapi mengatur regulasi yang sudah ada, Jumat (1/3/2019).

Menurut Tuuk, regulasi dibuat oleh Bupati dan DPRD Kabupaten dan itu ada, undang-undang No 4 tahun 2009 Pasal 20 dan 21.

“Pasal 21 itu jelas menyatakan. Jadi, kalau ini diatur, saya yakin tidak akan ada terjadi kejadian yang luar biasa seperti ini,” ujar Tuuk.

Ditanya soal kemungkinan Pemerintah Propinsi mengambil alih tambang rakyat tersebut, Tuuk menegaskan bahwa jika Pemerintah Kabupaten melakukan pembiaran maka Pemerintah Propinsi harus mengambil alih.

“Kalau Pemerintah Kabupaten melakukan pembiaran, kita harus take over. Kita musti menunggu orang mati lagi ? Kan tidak mungkin. Kita harus take over,” tegas Tuuk.

Seperti yang dikatakan Gubernur Olly Dondokambey SE bahwa Pemerintah Propinsi harus mengambil alih tambang yang ada di Desa Bakan.

“Memang seharusnya seperti itu. Kita bisa bermohon ke kementrian supaya Propinsi bisa mengtake over. Bukan hanya tambang yang ada di Bakan, tetapi di seluruh Wilayah Pertambangan Rakyat yang ada di Sulawesi Utara dalam hal ini WPR nya,” kata Tuuk.

Tuuk menuturkan, untuk pembentukkan Perda Pertambangan masih lama. Kerena dari awal penggarapan, sudah tiga kali mengganti draft.

“Perda pertambangan masih lama. Karena dari awal saja kalau tidak salah, sudah tiga kali mengganti draft. Kenapa, karena tidak memuat hak-hak penambang, hak-haknya rakyat. Draft pertama diusulkan itu lebih memihak kepada para kelompok-kelompok kapitalis,” tutur Tuuk. (RK)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.