Tindak Lanjuti Keluhan Masyarakat Lingkar Tambang, Komisi IV DPRD Sulut Sambangi PT MSM/TTN

MINUT, Goldennews – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di perusahaan tambang emas PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (5/3/2019).

Diketuai James Karinda SH, MH, dan wakil ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Fanny Legoh, anggota Muslimah Mongilong, Herry Tombeng, Nori Supit dan Siska Mangindaan, kedatangan Komisi IV berkaitan dengan hasil dengar pendapat bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu yang lalu tentang informasi keluhan masyarakat lingkar tambang, yang berkembang di media massa terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan (limbah air panas) dari PT MSM/TTN .

“Ada pun kedatangan kami disini adalah hasil dengar pendapat yang kami lakukan minggu yang lalu, dengar pendapat dengan dinas lingkungan hidup, yang pada waktu itu berkembang tentang informasi dari masyarakat seputaran lingkar tambang ini dan berkembang berita dari media cetak dan elektronik, sehingga itu berkembang di forum yang sedang kami lakukan minggu yang lalu yaitu dengar pendapat DPRD dengan Dinas Lingkungan hidup. Tetapi, sebelum kesini, kami sudah turun lapangan dulu bersama teman-teman DPR,” tutur James Karinda didampingi anggota Komisi IV.

Dalam dialog , anggota Komisi IV mengharapkan kepada pihak perusahaan agar dapat mencari solusi untuk mengatasi keluhan masyarakat, dan kepada Dinas Lingkungan Hidup diminta untuk memediasi masyarakat di beberapa Desa lingkar tambang dengan manajemen PT MSM/TTN, supaya masalah tersebut tidak berlarut-larut dan bisa terselesaikan.

Manajemen PT MSM/TTN melalui Kepala Teknik Tambang (KTT) pak Sarto menjelaskan bahwa sumber air panas sudah ada dilokasi sekitar tambang sebelum mendapati kondisi yang sama di lokasi tambang araren.

“Kalau saya sedikit sharing bahwa keterdapatan mata air panas pada kegiatan pertambangan ini sebenarnya sudah ada di beberapa kegiatan tambang lain. Jadi sebenarnya tambang araren ini dikelilingi sumber-sumber mata air panas yang tidak terprediksi sebetulnya. Ternyata, dari beberapa studi yang dilakukan baik pihak pemerintah dan pihak kami bekerjasama dengan pihak universitas maupun pihakketiga lainnya, sumbernya itu diperkirakan dari gunung Duasudara. Tapi ini ada yang berbeda, satu di Duasudara dan
ada studi lain yang mengatakan sumbernya dari gunung Klabat. Karakteristik alaminya itu PH netral lebih dari 7 kurang dari 9. Jadi, kalau kita mengacu pada prediksi aturan, baik yang didalam lubang air hangat maupun yang sudah diluar yang kita pompa itu sudah memenuhi bakumutu berdasarkan Kepmen LH 202 tahun 2004,” terang Sapto menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utaara Marly Gumalag menyampaikan, terkait dengan keinginan masyarakat, tentu dasarnya ada keluhan tentang dugaan pencemaran lingkungan.

“Dugaan ini kan memang harus dibuktikan. Biasanya kalau keluhan atau aduan yang masuk ke kita, ini kan dugaan, tugas kita kalau misalnya untuk membuktikan, ya kita pertemukan. Tentu ada yang terbukti dan ada yang tidak. Nah, kalau tidak terbukti, memang biasanya contohnya seperti ini, keluhan tentang adanya hot water ini,” ujar Gumalag.

Dikatakan Gumalag, jika memang sepeti dugaan masyarakat bahwa sungai tercemar, perusahaan harus diperbaiki.

“Saya bukan mau judge (menghakimi) juga, kita harus membuktikan dan harus ada peran perusahaan kalau memang itu tercemar, harus diperbaiki. Tetapi juga, aduan yang itu harus fair. Karena aduan itu juga bisa meresahkan masyarakat lainnya, oleh sebab itu harus dibuktikan,” tukas Gumalag.

Menurut Gumalag, dari hasil pelaporan, monitorig dan pengawasan yang sudah dilakukan Dinas LH terkait dengan air panas sebagai limbah pertambangan PT MSM/TTN sudah memnuhi bakumutu.

“Sebab didalam kriteria bakumutu itu, dari sepuluh parameter, memang tidak ada suhu disitu. Artinya, suhu tidak menjadi satu parameter. Dari sekian parameter yang ada, sudah memenuhj bakumutu. Tidak ada yang melampaui dari hasil itu,” terang Gumalag menambahkan.

Menanggapi pemaparan pihak PT MSM/PT TTN serta Kadis Lingkungan Hidup, Komisi 4 tetap bersikukuh agar manajemen PT. MSM dan PT. TTN serta Dinas Lingkungan Hidup harus terus melakukan kajian untuk meminimalisir keluhan warga. (RK)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.