300 Juta Dana SPPD di Sekretariat Bawaslu Minut Dipertanyakan

MINUT, Goldennews – Pengawas Desa dan Kecamatan harus menelan pil pahit setelah lima bulan terakhir ini, apa yang menjadi hak mereka tak kunjung didapat.

Pasalnya, dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2018 yang ada di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara kurang lebih Rp300 juta tidak jelas keberadaannya.

Akibatnya, sejumlah Pengawas Desa dan Kecamatan harus gigit jari karena belum merasakan lima bulan apa yang menjadi hak mereka.

Kepada wartawan, beberapa anggota pengawas yang tidak mau identitasnya di publish membeberkan bahwa dana tersebut untuk membiayai SPPD Pengawas Desa di bulan Agustus dan Desember sedangkan dua bulan lainnya yakni November dan Desember untuk membiayai SPPD Pengawas Kecamatan.

“Untuk SPPD desa sebenarnya menunggak 8 bulan, tapi sudah dibayar 3 bulan. Sisa 5 bulan ini tidak ada penjelasan kapan akan dibayar dan kenapa tidak dibayar. Sampai sekarang tidak ada rapat koordinasi dengan kepala sekretariat maupun bendahara,” beber sejumlah pengawas yang meminta namanya tidak disebutkan.

Diketahui, keberadaan dana SPPD Bawaslu Minut sudah ditanyakan sejak tahun lalu, akan tetapi hingga saat ini pihak sekretariat belum bisa memberikan penjelasan terkait penggunaan dana tersebut.

“Untuk tahun ini sudah masuk pada bulan ketiga, tapi sisa SPPD 2018 belum juga dicairkan padahal kami sudah bekerja melaksanakan tugas sesuai Tupoksi masing-masing, kami akan coba tanya masalah ini ke pimpinan Bawaslu walau kami tahu itu bukan Tupoksi mereka,” ujar mereka. (***/RK)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.