Diduga Ada Penggelembungan Suara, Saksi DPD Tidak Terima Hasil Rekapitulasi KPU Bolmong

MANADO, Goldennews – Rekapitulasi hasil perhitungan suara jenis pemilu DPD RI yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pleno terbuka tingkat provinsi yang tempat pelaksanaannya digelar di Sintesa Peninsula Hotel, Selasa (7/5/2019) malam, berlangsung panas.

Hal tersebut terjadi akibat tidak diterimanya hasil rekap KPU Bolmong oleh saksi-saksi calon anggota DPD terkait adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang diduga menguntungkan salah satu calo DPD RI nomor urut 21 Cherish Harriette Mokoagouw (CHM).

Calon anggota DPD RI nomor urut 28 Irfan Basri yang juga merangkap sebagai saksi DPD, mengklaim bahwa, di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematif dan masif, dimulai dari Perbup Bolmong no 36 tahun 2018 tentang slogan kabupaten Bolmong didalam Bab II Pasal 2 Slogan dan Simbol yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2018.

“Slogan dan simbol Bab II Pasal 2 dengan Peraturan Bupati ini, slogan dan simbol daerah adalah Bolmong Cerdas, Hebat dan Maju. Kalau disingkat, CHM,” tutur senator muda ini.

Oleh karena dasar tersebut, Basri mengungkapkan bahwa telah terjadi anak pinak dengan peristiwanya.

“Sejak saat dikeluarkannya Perbup ini, baik di udara, medsos, laut, darat, semua Pegawai Negeri Sipil atau ASN disetiap tingkatan dan dinas di Kabupaten Bolaang Mongondow, mengerti betul apa gunanya Perbup ini didalam urusan pemilu DPD RI. Semua ASN tau, untuk apa Perbup ini,” ungkap Basri.

Dianjutkannya lagi,”Semua orang jadi tau karena jargon itu paralel. Bisakah jargon kandidat dilegisasi menjadi jargon Pemerintah Daerah dan di Perbupkan. Kami menemukan banyak fakta soal Camat, Kepala Dinas menjadi saksi bahkan. Bagaimana bisa, Kepala Dinas menjadi saksi dan menandatangani hasil pleno di tingkat kecamatan. Lalu kemudian, kalender-kalender di sekolah-sekolah, di kantor-kantor dinas, ini kami punya fotonya loh,” terangnya.

Begitu juga dengan Jafar Alkatiri, calon DPD nomor urut 22 ini mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh KPU Provinsi Sulut, yaitu jangan dulu menetapkan hasil rekapitulasi, masukan saksi perlu diperhatikan.

“Saya, ngapain saya duduk kalau saya ngambil suara satu orang yang tidak halal. Haram kuhumnya nanti. Ketika saya pulang dari satu tempat, Camat itu ditegur. Ya jelas, wong Camatnya telepon saya kok. Oleh kekuasaan. Bagaimana itu? Ini pemilu, berlangsung dengan tekanan di Bolaang Mongondow. 14 Kabupaten/Kota gak ada masalah, tapi bermasalah ketika memasuki Bolaang Mongondow,” tukas Alkatiri.

Selain itu, Calon DPD no urut 36 Nouke Paat
juga menolak penetapan hasil rekapitulasi suara DPD RI di Kabupaten Bolmong.

“Kami merasa miris sekali dengan kejadian yang ada di Bolmong. Saya pun punya baliho, dicabut atas instruksi pimpinan daerah. Itu jelas, dan banyak kenyataan laporan-laporan yang dimasukkan, tapi itu tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di Kabupaten Bolaang Mongondow, pembuktiannya ada. Kami tetap mengikuti aturan yang ada. Kasus ini kami serahkan ke Bawaslu Provinsi. Kami mintakan di Bolaang Mongondow supaya PSU ulang,” jelas Nouke Paat.

Sementara itu, saksi Calon DPD no 21 CHM membantah bahwa apa yang dikatakan Irfan Basri terlalu mengada-ada.

“Apa yang dikatakan sahabat kami Irfan Basri, menurut saya terlalu mengada-ada. Saya orang yang selalu bersama Cherish dimanapun dia berada. Satu kali pun, Bupati saja tidak pernah jalan bersama Cherish. Kecuali ada kegiatan pemerintah yang menyangkut KNPI,” kata saksi CHM.

Menanggapi tanggapan dari semua saksi DPD, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menegaskan bahwa forum tersebut adalah melakukan rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara disetiap Kabupaten/Kota. Namun, KPU juga tidak menutup prosedural formil terhadap proses yang berkembang dalam pleno rekapitulasi.

“Oleh karenanya, kami juga sudah menyampaikan pada beberapa hari kemarin, untuk data yang disampaikan dalam forum rekapitulasi ini, akan kita tindak lanjuti. Kami juga ingin, melakukan rekapitulasi ini, untuk membuktikan, memfalidasi, memverifikasi, bukti-bukti, data-data, sampai ke tingkat bawah sekalipun. Jika itu bisa dihadirkan dalam forum rekapitulasi ini,” tegas Mewoh.

Pada prinsipnya, lanjut Mewoh,”Tanpa mengabaikan apa yang disampaikan bapak ibu sekalian, kami dapat menunda penetapan untuk DPD Kabupaten Bolaang Mongondow ini, sampai akhir rekapitulasi yang kita rencanakan,”tukasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bolmong Pangkerego saat mengklarifikasi terkait dengan dinamika politik yang terjadi, dirinya menyampaikan, pasca dikeluarkannya launching 28 Oktober 2018 yang berkaitan dengan slogan CHM, ia menindaklanjuti dengan himbauan yang sangat keras dan melakukan sosialisasi di setiap kegiatan sosial, bahwa ada dua hal yang harus dibedakan antara CHM yang dilaunching tanggal 28 Kotober dan CHM yang disimbolkan oleh ASN.

“Terkait dengan ASN, Bawaslu banyak melakukan proses. Termasuk Camat, Sangadi, Kepala Seksi, Kepala Bidang, bahkan ada yang harus diturunkan pangkat terkait persoalan dalam pelanggaran pemilu dan itu, kami buktikan. Semua sementara dalam proses. Bawaslu tidak hanya diam. Terkait penggelembungan suara, dipleno saya menegaskan bahwa di 15 Kecamatan di Bolaang Mongondow, saya menolak DPTnya malam itu,” ungkap Pengkerego.

Diketahui, penetapan perolehan suara jenis pemilu DPD RI di Kabupaten Bolaang Mongondow di tunda hingga akhir rekapitulas. Dan untuk KPU Bolmong, sampai diskorsnya pleno, tidak memberikan tanggapan terkait dengan masukan-masukan dari saksi DPD RI. (Ein)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.