Tumbelaka : Ada Fakta Dana Sertifikasi yang Syaratnya Tidak Cocok Dengan Sulawesi Utara

MANADO, Goldennews – Berbicara masa depan Sulawesi Utara bukan sekadar masalah pendidikan. Ada fakta mengenai dana sertifikasi, yang syarat-syaratnya itu tidak cocok dengan Sulawesi Utara.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Tumbelaka Academic Centre (TAC) Taufik Tumbelaka ketika menghadiri hearing yang digelar Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut yang bertempat diruang rapat Komisi IV, Senin (27/5/2019).

Tumbelaka mengatakan, Demografi Sulawesi Utara tidak seperti itu. Dirinya dan Tim TAC mendapatkan informasi bahwa adanya guru di Motoling, tetapi karena ingin mencapai syarat tersebut (sertifikasi) hingga sampai ke Poigar.

“Akibatnya, dia mengejar kuantitas jam, kualitas jamnya terabaikan,” kata Tumbelaka.

Dirinya (Taufik, red) meminta ijin kepada pimpinan anggota DPRD Sulut agar diperjuangkan dan menyiapkan ke pusat bahwa hal tersebut tidak bisa berlaku.

Diungkapkan Tumbelaka, salah satu langkah taktis yang harus diambil Gubernur Sulut adalah mengevaluasi para Kepala Bidang (Kabid) yang ada di institusi Diknas Provinsi Sulut.

“Pada saat ada keputusan, saya minta jangan ada kepentingan politik praktis masuk di dunia pendidikan,” ungkap Tumbelaka yang juga adalah salah satu tim perumus Diknas Sulut.

Direktur TAC ini mengatakan, terjadi beban yang besar di APBN Pemprov Sulut ketika honor guru Tenaga Harian Lepas (THL) dinaikkan menjadi UMP.

“Di 2015, kualitas Kepsek dan guru menurun, tahun 2017 terjadi perpindahan kabupaten/kota ke provinsi, terjadi beban anggaran. Sehingga, APBD Sulawesi Utara untuk pendidikan, sudah 20 persen atau belum. Jadi, jangan dicampur dengan APBN,” ujarnya.

Lanjutnya,”Dan ini terjadi lagi. Dimana, kekurangan guru itu, pada saat itu, Kadis saat itu mengambil langkah taktis mengadakan tenaga guru THL. Lalu, itu THL terinformasi sebelumnya, ada di kabupaten/kota. Dan, saya bingung, tiba-tiba di UMP kan. Terjadilah beban yang besar di APBN kita, sementara kebutuhan komputer, dan alat kelengkapan lainnya disekolah masih belum, jadi ironis kita,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Tumbelaka mempertanyakan apakah ada fakta THL pernah distandarisasi atau tidak. Ia menitip pesan kepada Gubernur Sulut agar seorang Kadis Pendidikan Sulut itu tidak bisa didukung penuh, tetapi harus didukung dengan sangat penuh.

“Saya minta titip pesan kepada pak Gubernur Sulawesi Utara, seorang Kadis Pendidikan daerah, itu tidak bisa didukung penuh. Tapi, harus dukung dengan sangat sangat penuh. Harus power full supaya tidak ada lagi yang aneh-aneh dijajarannya dia. Tapi, kalau Kadisnya sudah didukung dengan sangat sangat penuh masih gak beres, sudah ketahuan,” ujarnya. (Ein)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.