Setelah Dua Minggu di Tunda, Pihak tergugat Belum Semuanya Memberikan Jawaban Kepada Majelis Hakim

Manado, Goldennews.co.id — Dua pekan telah berlalu setelah Sidang ke-4 Gugatan Class Action Aliansi Masyarakat Desa Sea terhadap tergugat PT.Bangun Minanga Lestari, Riedel Sanny Monginsidi, Prof.Dr. Raymond Rodrik Tingkinehe M.ED, Noveli Randang, James Roy Sangian, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahsa, dan Kepala Kepolisian Sulawesi Utara masih dengan agenda memasukan jawaban para tergugat, namun sampai saat ini baru empat tergugat yang memberikan hak jawabnya dalam persidangan ke-5, Kamis, (10/3/22).

Namun, dalam kurun waktu yang diberikan dari tujuh tergugat dan dua turut tergugat baru empat yang memasukan jawaban ke majelis hakim yakni tergugat empat, enam, tujuh dan turut tergugat satu.

Jawaban dari tergugat empat dan enam di anggap telah dibacakan, sedangkan turut tergugat satu dan tergugat tujuh meminta agar jawaban mereka dibacakan dalam persidangan tersebut.

Majelis Hakim memberikan kesempatan pertama kepada kuasa hukum dari turut tergugat satu untuk membacakan jawabannya.

Lefrando S Sumual selaku kuasa hukum berdasarkam surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2022 bertindak untuk dan atas nama Hendrik Taroreh selanjutnya dalam perkara tersebut sebagai turut tergugat satu.

“Turut tergugat satu (Hendrik Taroreh) adalah warga negara Indonesia yang di tarik dan di masukkan sebagai pihak dalam masalah perdata nomor 713/Pdt.G/2021/PN Mnd. Karena menurut penggugat ada menerima informasi data mengenai tanah objek sengketa satu dan tanah objek sengketa dua semula milik tergugat turut tergugat satu yang kemudian dilakukan tukar menukar dengan tanah milik tergugat tiga yang terletak di tempat bernama Warukus, sebagai warga negara yang baik Turut tergugat satu berkewajiban untuk memberikan klarifikasi dari materi gugatan tersebut secara transparan sebagai data untuk membuka tabir kebenaran dalam proses peperiksaan persidangan perkara tersebut. Demi tercapainya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang merupakan tujuan dari peraturan hukum yang ada di Republik Indonesia kita Tercinta ini, ” beber Sumual saat membacakan Jawaban dari Hendril Taroreh yang adalah sebagai turut tergugat satu.

Dalam pembacaan jawaban tersebut, tergugat satu menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa satu dan objek sengketa dua yang semula adalah milik turut terduga satu dan telah terjadi tukar menukar dengan tanah milik tergugat tiga yang terletak di kebun warukus adalah tidak benar dan keliru.

“Tanah yang menjadi objek sengketa satu dan objek senketa dua yang adalah milik turut tergugat satu adalah tidak benar dan keliru. Bahwa dari materi gugatan penggugat disebutkan yang mana tanah objek sengketa satu dan dua merupakan bagian dari Hutan Mata Air Kolongan atau tanah milik Desa Sea sesuai dengan Register Desa nomor 916 folio 233 dengan luas kurang lebih 18000 meter persegi. Turut tergugat sati dibesarkan di Desa Sea dan ssjak dahulu yang namanya Hutan Mata Air Kolongan Sangat Sakral dan masyarakat tidak bisa sembarangan masuk, dan memotong kayu di dalam hutan tersebut. Dengan aturan yang begitu ketat terhadap Hutan Mata Air Kolongan bagaimana mungkin turut tergugat satu bisa menguasai sebagian dari hutanata air kolongan tersebut. Kemudian menukarnya dengan tanah milik tergugat tiga yang terletak di kebun warukus, jangankan menguasai masuk untuk mengambil ranting kering untuk dijadikan kayi bakar yang patah dari pepohonan yang ada di dalam hutan dilarang apa lagi memotong kayu jenis apapun baik yang kecil, sedang dan besar tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan pemerintah desa Sea. Sehingga tidaklah mungkin tanah onjel sengketa satu dan tanah objek sengketa dua yang merupakan sebagian hutan mata air kolongan yang ada di desa sea dan kemudian bisa di tukar olej tirir tergugat satu dengan tanah milik trgugat tiga, bahwa yang benar turut tergugat satu pernah melakukan tukar menukar tanah milik turut tergugat satu yang letaknya berdekatan dengan Hutan Mata Air Kolongan di tukar dengan tanah milik tergugat tiga yang letaknya berada di kebun warukus. Akan tetapi turut tergugat satu hanya menukarkan tanah miliknya dan turut tergugat satu tidak mengikut sertakan tanah Hutan Mata Air Kolongan dalam tular menukar dengan tanah milik tergugat tiga. Peristiwa tukar menular tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 Agustus 1986 dan dilakukan oleh turut tergufat satu dan tergugat tigadi hadapan pemerintah Desa Sea saat itu kepala Desa B S Bororing dan di saksikan saksi-saksi oleh Jonathan Manoppo dan Johanis Sasuwuk,” Jelas Sumual

Dia juga menambhakan saat pelaksanaan tular menukar tanah tersebut telah dibuatkan surat tukar menukar kebun oleh pemerintah desa sea diatas kertas segel bernomor register desa.

“Saat terjadinya tukar menulat tanah tersebut, pemerintah desa sea telah dibuatkan Surat tukar menukar kebut diatas kertas segel dengan nomor register 56/BVII/12/1986, mengetahui dan ditandatangani Kepala Desa Sea B S Bororing berstempel pemerintah Desa Sea dan tanda tangan saksi,” Sumual membacakan.

Tim Kuasa Hukum penggugat Noch Sambouw mengatakan sidang ditunda kembali minggu depan karena masih ada dari para tergugat yang belum memasukkan jawaban atau tanggapan untuk itu majelis hakim memberikan waktu.

“Kami sebagai kuasa hukum penggugat berharap untuk bisa menerima replik agar supaya kami juga bisa mengetahui kenapa sampai bisa dilakukan penggusuran serta pengrusakan terhadap ‘Hutan Mata Air Kolongan’ untuk itu kami menginginkan para tergugat dapat memasukan jawaban,” ujarnya.

Ia menjelaskan terkair jawaban yang disampaikan oleh turut tergugat satu. Sambouw menerangkan disitu telah dijelaskan bahwa turut tergugat satu yakni Hendrik Taroreh tidak pernah memindah tangankan atau menjual sebagian ‘Hutan Mata Air Kolongan’.

“Disini turut tergugat satu hanya pernah melakukan tukar menukar tanah dengan tergugat tiga. Tetapi disaat itu tidak memasukkan sebagian tanah yang menjadi objek gugatan tersebut dan anehnya saat terjadi pengrusakan bukan tanah yang ditukar tersebut tapi adalah bagian dari ‘Hutan Mata Air Kolongan’ yang notabene adalah aset milik Desa Sea,” bebernya.

Ia menambahkan, untuk sidang selanjutnya kita akan lihat sendiri nantinya apa yang akan menjadi jawaban mereka sehingga dengan beraninya merusak lingkungan ‘Hutan Mata Air Kolongan’.

“Jadi dalam persidangan sudah jelas tadi bahwa asal usul tanah tersebut dari Hendrik Taroreh dan tidak melibatkan objek tersebut. Jadi, apapun alasan yang akan diberikan oleh tergugat itu hanya merupakan dalil-dalil saja,” tuturnya menambahkan. (Fransisca Salu)

Author: Tim redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.